Page 206 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021

Penyebaran informasi secara luas melalui media cetak dan online serta dukungan Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi di seluruh Indonesia turut membantu peningkatan kepatuhan pelaku
usaha terkait WLKP.

WLKP Online merupakan satu bagian dari ekosistem digitalisasi layanan yang tergabung di dalam
portal Sistim Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER), ini juga sejalan dengan digitalisasi dan
inovasi pelayanan publik yang bertransformasi dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19.
Pelaporan secara online ini juga merupakan bagian dari semangat Reformasi Pengawasan
Ketenagakerjaan.

Haiyani Rumondang Dirjen Binwasnaker dan K3 mengatakan selain WLKP Online yang telah
terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi
pada saat penerbitan Nomor Izin Berusaha (NIB), hal ini juga diterapkan di beberapa proses
penerbitan NIB yang memiliki persyaratan perizinan berbasis resiko dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tertentu sesuai dengan Permenaker Nomor 06 Tahun 2021.

Untuk mempermudah pelaksanaan tersebut dilakukan pula pengintegrasian antar sistem
sehingga mempercepat proses penerbitan NIB. Salah satu contoh penerbitan izin terintegrasi
dengan OSS yaitu pengajuan perizinan PJK3 di aplikasi Sistem Pelayanan Keselamatan &
Kesehatan Kerja atau TEMAN K3.

Pemanfaatan data WLKP ini membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan
di bidang ketenagakerjaan sesuai kriteria dan kondisi di masing-masing daerah/wilayah. Data
WLKP juga digunakan sebagai analisa potensi kebutuhan kesempatan kerja serta peluang usaha
berdasarkan jenis usia dan pendidikan. Manfaat sistem WLKP Online juga dirasakan oleh para
pekerja yang tercatat dalam sistem.

"Dengan pelaporan WLKP secara teratur bisa mengetahui apakah pekerja sudah atau belum
dilindungi dengan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Program Jaminan Kesehatannya,"
ujar Haiyani Rumondang dalam keterangan resminya, Rabu (29/12).

Dirjen Binwasnaker dan K3 juga mengajak kepada para Pengawas Ketenagakerjaan baik yang
ada di Kementerian Ketenagakerjaan, maupun di seluruh wilayah Indonesia serta para
stakeholder untuk tetap konsisten dalam menerapkan K3 dan bersinergi serta kolaborasi dalam
penciptaan budaya K3 dan Pengawasan yang responsif-berkeadilan.

Pelaporan WLKP Online diatur melalui peraturan turunan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981
tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dan diturunkan dengan Permenaker Nomor
4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan.

205