Page 208 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 208
Kami mengapresiasi atas kesepakatan yang dicapai antara Pertamina dan Serikat pekerjanya
yang berakhir dengan baik tanpa gaduh" ujar Pimpinan Komisi VII Bambang Haryadi, Rabu
(29/12/2021).
Menurutnya, apa yang dilakukan Pertamina di bawah komando Dirut Pertamina sudah sangat
tepat. Komunikasi secara tripartit dengan melibatkan Kemenaker menghasilkan kesepakatan
yang dapat diterima kedua belah pihak.
Sebelumnya telah ditandatanganinya Perjanjian Bersama (PB) antara FSPPB dengan Direksi PT
Pertamina (Persero) yang disaksikan dan difasilitasi oleh Direktorat Jendral Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker.
FSPPB menginstruksikan kepada seluruh pekerja PT Pertamina (Persero) untuk dapat bekerja
menjalankan tugas sebagaimana biasanya dan menjamin distribusi energi keseluruh penjuru
negeri. Hal-hal yang menjadi bagian dari Perjanjian Bersama akan ditindaklanjuti secara
bersama-sama antara FSPPB dengan pihak Perusahaan.
Hakeng melanjutkan, kesepakatan dalam Perjanjian Bersama ini merupakan murni hasil
kesepakatan antara para pihak yaitu FSPPB dengan Direksi PT. Pertamina (Persero) tanpa ada
intervensi dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas juga dari Komisaris PT Pertamina
(Persero).
Dirinya berterima kasih kepada pekerja yang tetap dapat menunjukkan kinerja dan menjaga
kondusivitas serta soliditas di lingkungan kerja masing-masing, khususnya dalam periode Siaga
1 yang ditetapkan oleh FSPPB mulai 10 Desember 2021.
"Keberhasilan perjuangan dalam penandatanganan PB ini tidak lepas dari dukungan Perkerja
yang telah bersatu dan selalu konsisten bersama FSPPB dalam mengawal isu-isu yang
berkembang," ujarnya.
Tak lupa, apresiasi juga diberikan kepada seluruh jajaran Direksi PT Pertamina (Persero) yang
dinilai telah menujukkan itikad baik untuk memperbaiki sumbatan komunikasi serta berkomitmen
menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
"Kami juga berterima kasih kepada Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker yang telah memediasi proses perundingan dan
berkomitmen mengawal implementasi hasil PB," katanya.
(fbn).
207
