Page 5 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 5
Meski begitu, Andri bisa dibilang lebih beruntung jika dibandingkan dengan Candra (25). Upah
yang didapat buruh pabrik di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat itu selalu sama seperti UMK.
Alhasil, keputusan mengenai kenaikan UMK sangat dinanti-nanti oleh Candra. Namun sayang,
hal itu hanya berakhir jadi mimpi semata.
UMK di Kabupaten Bandung Barat tak tak naik tahun depan. Dengan demikian, upah Candra
juga tak berubah, yakni masih Rp3.272.688.
Upah yang didapatkan selama bekerja tujuh tahun itu tak sebanding dengan biaya hidup
keluarga sehari-hari.
"Soalnya biaya jadi tidak hanya untuk sendiri, tapi untuk keluarga juga. Kebutuhan saat sendiri
dengan sudah berkeluarga pasti beda," ungkap Candra.
Nahasnya lagi, perusahaan tempat Candra bekerja tak transparan dalam memberikan uang
lembur. Buruh tak pernah tahu berapa tambahan uang lembur setiap jamnya.
"Di pabrik ini transparansi itu hampir tidak ada, Jadi membingungkan. Kami menghitung pas
gajian. Oh, ada lebih, berarti itu dari uang lembur," katanya.
Setiap meminta penjelasan kepada manajemen, Candra dan rekan-rekan seperjuangan tak
pernah mendapatkan jawaban yang pasti.
"Kalau ditanya jawabnya tidak tahu, tidak pernah jelas," imbuh Candra.
Upah yang tak pernah cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari membuat Candra menjual cincin
pernikahannya pada 2020 atau beberapa bulan setelah menikah.
Setelah kejadian itu, Candra dan istri memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan agar ada
pemasukan tambahan. Ia berjualan jajanan di depan teras rumah.
"Sekarang mau memberanikan diri karena masih muda, masih punya tenaga. Kalau nanti makin
tua tenaga juga berkurang," ujar Candra.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil sebelumnya telah menetapkan UMK di 27
daerah di Jawa Barat. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:
561/ Kep.732-Kesra/ 2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota
di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
Penetapan tersebut juga tak lepas dari beberapa dasar peraturan, yaitu Undang-Undang (UU)
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah RI Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan surat Menteri Ketenagakerjaan.
Selain itu, penetapan juga dilakukan berdasarkan rekomendasi besaran penyesuaian nilai UMK
dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, juga berita acara dewan pengupahan.
Dari hasil penetapan tersebut, besaran UMK 2022 untuk daerah domisili Andri dan Candra yakni
Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bandung Barat tak naik dari tahun sebelumnya.
Dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dijelaskan bahwa penetapan UMK dapat dilakukan oleh
gubernur. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
4
