Page 10 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 10
Ringkasan
Karyawan PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam Federasai Serikat Pekerja Pertamina
Bersatu (FSPPB) mulanya berencana ingin melakukan aksi mogok kerja yang berlangsung selama
10 hari, mulai 29 Desember hingga 7 Januari 2022.
ANCAMAN MOGOK KERJA, DIKRITIK SESAMA PEKERJA, HINGGA BATALNYA AKSI
FSPPB
Karyawan PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam Federasai Serikat Pekerja Pertamina
Bersatu (FSPPB) mulanya berencana ingin melakukan aksi mogok kerja yang berlangsung selama
10 hari, mulai 29 Desember hingga 7 Januari 2022.
Tak hanya aksi mogok kerja, FSPPB ini juga menuntut kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) Erick Thohir untuk memberhentikan Nicke Widyawati dari jabatannya sebagai Direktur
Utama Pertamina. FSPPB telah berkirim surat kepada Manajemen Pertamina, Erick sendiri, dan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terkait aksi mogok kerja mereka.
Pemberitahuan rencana mogok kerja itu disampaikan serikat pekerja melalui Surat dengan
Nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH bertanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani Presiden
FSPPB Arie Gumilar dan Sekretaris Jenderal FSPPB Sutrisno.
Lalu apa yang melatarbelakangi FSPPB tersebut melakukan aksi mogok kerja?
Alasan rencana mogok tak lain terkait pemangkasan gaji yang dilakukan manajemen Pertamina.
Padahal, perusahaan membukukan kinerja positif di tengah pandemi Covid-19. FSPBB menyebut,
situasi pandemi Covid-19 dan diberlakukannya kebijakan bekerja dari rumah (work from home)
tidak bisa jadi alasan pemotongan penghasilan para karyawan.
di sisi lain gaji dan tunjangan direksi diketahui oleh FSPPB justru tidak dipotong. Maka tak heran,
FSPPB menuntut manajemen Pertamina membayarkan gaji karyawan sesuai dengan PKB
(Perjanjian Kerja Bersama). Sementara itu, isi surat FSPPB terkait rencana mogok kerja terdapat
lima alasan.
Pertama, tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di
Pertamina antara pengusaha dan pekerja yang diwakili oleh FSPPB. Kedua, pengusaha dan
pekerja yang diwakili oleh FSPPB gagal melakukan perundingan. Ketiga, tidak adanya itikad baik
dari Dirut Pertamina untuk membangun hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan
berkeadilan.
Keempat, tidak diindahkannya berbagai upaya damai yang sudah ditempuh oleh FSPPB. Kelima,
diabaikannya tuntutan FSPPB kepada Menteri BUMN yang menginginkan pergantian posisi Dirut
Pertamina dengan yang lebih baik. FSPPB dalam suratnya memberikan syarat bahwa mogok
kerja dapat dihentikan apabila tuntutan yang disampaikan dalam surat kepada Menteri BUMN
telah dipenuhi.
Bisa pula dengan perusahaan bersedia melakukan perundingan berdasarkan syarat-syarat yang
pernah FSPPB sampaikan kepada Direktur SDM Pertamina pada agenda pra perundingan PKB
yang berlangsung di Cirebon pada tanggal 8-10 Desember 2021.
Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Tri Sasono mengkritik rencana aksi mogok kerja
yang dilakukan FSPPB tersebut. Menurut Tri, aksi ini bisa berdampak pada pasokan dan distribusi
BBM untuk masyarakat. Sebab, di penghujung tahun ini, banyak masyarakat yang akan
9
