Page 11 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021

melakukan mobilitas, dan tentunya membutuhkan kesiapsiagaan dari pertamina dalam hal
ketercukupan BBM.
"FSP BUMN Bersatu meminta kepada para pekerja di Pertamina untuk tidak melakukan
pemogokan, apalagi ini sudah mendekati masa liburan panjang di mana stok BBM harus cukup
tersedia," kata Tri dalam keterangan yang diperoleh Kompas.com, Kamis (23/12/2021).

Bila hanya masalah deadlock dalam penyusunan perjanjian kerja bersama antara manajemen
dan serikat pekerja, itu bisa dilakukan dengan jalan dialog kembali untuk dicari jalan keluarnya.
Aksi ini menurut Tri, akan memunculkan persepsi publik bahwa ada potensi muatan politik dan
terkesan ada pesanan dari oknum-oknum yang ingin menggantikan posisi Dirut Pertamina dan
bukan murni merupakan perjuanagan dari serikat pekerja.

Aksi mogok kerja FSPPB juga mendapat kritik dari Pekerja SPBU yang tergabung dalam Aliansi
Pekerja SPBU. Ketua Aliansi Pekerja SPBU Dadan Suryana menilai tuntutan aksi mogok yang
dilakukan FSPPB sangat janggal. Sebab kata dia, gaji pekerja Pertamina tersebut sangat tinggi
dibandingkan gaji para petugas SPBU.

"Aneh saja saya kira, gaji mereka ada yang sampai Rp 70 juta sebulan, lalu (mau) bikin aksi
mogok seperti itu, saya pikir janggal saja," kata Dadan lewat keterangan tertulis, Jakarta, Selasa
(28/12/2021).
Dadan juga menilai, tuntutan FSPPB yang meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir mencopot
jabatan Dirut Pertamina, merupakan tuntutan yang sangat politis. Padahal, menurut Dadan,
kinerja Nicke sejauh ini tidak ada masalah sehingga akan aneh jika tiba-tiba dicopot tanpa ada
alasan yang jelas.

Dadan justru menilai para pegawai Pertamina yang berencananya mogok kerja bersyukur karena
sudah mendapatkan gaji yang sangat besar. Sebab para gaji para pekerja di SPBU banyak yang
masih d ibawah upah minimum regional (UMR). Oleh karena itu, Dadan meminta menyarankan
agar FSPPB berpikir ulang untuk melaksanakan mogok kerja tersebut. Apalagi, akibat dari aksi
mogok akan berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan.

Manajemen Pertamina pun akhirnya buka suara mengenai aksi mogok kerja yang dilakukan
FSPPB. Senior Vice President Human Capital Development Pertamina Tajudin Noor mmemastikan
hingga kini kebijakan agile working yang berdampak pada pengaturan mekanisme kerja dari
rumah (WFH) belum diterapkan manajemen.

Dengan demikian, tidak ada pemotongan gaji pekerja. "Jadi, saya sampaikan bahwa tidak ada
satu pun pekerja yang mengalami pemotongan gaji. Semua benefit yang diperoleh pekerja masih
berjalan normal seperti sebelum pandemi," sebut Tajudin dalam siaran tertulis.

Dia mengatakan, dalam rangka beradaptasi pasca pandemi, Pertamina memang sedang
melakukan review program agile working. Dalam kebijakan ini, pekerja Pertamina Holding di
kantor pusat yang tugas dan pekerjaannya dapat dilakukan dari rumah diberikan fleksibilitas
untuk work from office (WFO) atau WFH.

Fleksibilitas itu sebut dia, diberikan agar dapat memberikan kenyamanan kepada pekerja.

"Melalui program tersebut, diharapkan karyawan Pertamina dapat memberikan kinerja lebih baik
lagi," ucapnya.

Menurut Tajudin, tidak semua pekerja akan mendapatkan tawaran untuk bekerja dari rumah.
Program agile working hanya berlaku pada sejumlah jenis pekerjaan. Misalnya, pekerja yang
bergerak di bidang penyusunan strategi, pemikiran konseptual, serta analisis dan taktikal.

10