Page 16 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 16
GUBERNUR JABAR TAK MAU MEREVISI UMK 2022
BESARAN upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Jawa Barat (Jabar) beberapa waktu lalu, tidak akan direvisi seperti halnya yang
dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Jabar M Ridwan
Kamil dalam keterangannya, Rabu (29/12/2021).
Menurut Ridwan Kamil, Jabar berbeda dengan DKI Jakarta yang bisa melakukan revisi UMK,
karena tidak ada pengajuan UMK dari bupati atau wali kota seperti halnya Jabar.
"Nah, media kalau ngomongin upah ya harus paham juga. Jakarta itu gak ada UMKnya. Dia tak
ada ajuan dari bupati dan wali kotanya. Jadi seorang Gubernur DKI bisa mengoreksi. Logika ini
dipakai untuk menilai para gubernur yang berbeda dengan DKI," kata Ridwan Kamil.
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu juga menjelaskan, sebagai Gubernur Jabar, dirinya
hanya berwenang menyetujui usulan besaran UMK dari bupati dan wali kota.
"Kalau usulan dari bawahnya tidak berubah ya tidak ada perubahan. Jadi, Jabar tak berubah
karena bupati wali kota tak ada yang mengusulkan revisi sampai detik terakhir," jelas Kang Emil.
Dia menekankan, revisi besaran UMK 2022 seperti yang dilakukan DKI tidak akan dilakukan di
Jabar. Pasalnya, hal itu melanggar aturan.
"Kalau bertanya seolah ada harapan gubernur merevisi, artinya saya disuruh melanggar aturan
karena kewenangan gubernur di luar DKL Makanya, jangan dibandingkan, menurut saya gak
mendidik, itu membuat saya bertahan," ungkap Kang Emil.
Meskipun keukeuh tidak akan merevisi UMK 2022 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021, namun Kang Emil tetap memberikan solusi, agar upah buruh tetap naik. Solusi yang
ditawarkan pun menurutnya tidak melanggar aturan. Dalam PP Nomor 36 Tahun 2021, hanya
mengatur upah untuk karyawan yang baru masuknya yang jumlahnya hanya sekitar 5 persen,
sedangkan pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun membutuhkan negosiasi lebih untuk
mendapatkan kenaikan upah.
"Tawaran Jabar, UMK-nya ngikut PP 36 untuk yang 5 persen pegawai baru. 95 persennya bisa
naik antara 3-5 persen. Nah ini yang kami wacanakan. Kenapa beda? ya begitulah politik, upah
itu carutmarut sejak zaman kapan. Kita mah korban dari proses yang awalnya gak jelas. Jadi
tiap tahun kepala daerah dibenturbenturkan," bebernya.
Seakan meluapkan kekesalannya, Kang Emil bahkan meminta pemerintah pusat untuk
menetapkan besaran UMK jika pemerintah daerah tak bisa mengajukan diskresi, termasuk
berwacana terkait besaran UMK.
"Makanya saya bilang kalau daerah tidak boleh ada diskresi lagi, sudah ketok palu saja oleh
menteri. Jangan nyuruh bupati ngajuin, jangan nyuruh gubernur stempel berikut gak boleh juga
berwacana. Tiba-tiba (kabar revisi UMK) DKI masuk, buruh menilai jika Pak Anies bisa semua
gubernur bisa karena gak paham logikanya," tandas Kang Emil.
Sebelumnya diberitakan, buruh di Jabar menuntut revisi UMK 2022, mengikuti langkah Pemprov
DKI Jakarta. Tuntutan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Kota
Bandung.
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, Roy Jinto menyatakan,
pihaknya menuntut revisi UMK 2022 mengingat kenaikan UMK 2021 ke 2022 sebagaimana
ketetapan Gubernur Jabar hanya sekitar 1,09 persen.
15
