Page 20 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 20
Judul Pemprov Bahas Bentuk Aturan Skala Upah
Nama Media Republika Jabar
Newstrend Penerapan Struktur dan Skala Upah
Halaman/URL Pg1
Jurnalis Arie Lukihardianti
Tanggal 2021-12-30 06:52:00
Ukuran 174x227mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 17.400.000
News Value Rp 174.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
PP 36/2021 sudah semakin jelas diatur bahwa pekerja yang di atas satu tahun bisa menggunakan
struktur skala upah. Namun,selamaini kurang efektif pelaksanaan dilapangan karena
pengaturannya diserahkan ke perusahaan yang bekerja di situ
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Ini masih dibahas bentuknya karena kemarin baru ditawarkan ke serikat (pekerja/buruh)
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
YValaupun ya struktur skala upah ini tetap kesepakatannya antara pekerja dan pemberi kerja
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Jadi, tidak ada kewenangan mengoreksi kalau
surat dari bupati/wali kota tidak mengalami per-ubahan
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Yang jumlahnya tidak lebih dari lima persen dari
total pekerja/buruh yang ada di Jawa Barat. Sementara yang 95 persennya, atau yang (masa
kerjanya) di atas satu tahun, bisa kita inovasikan
neutral - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Yang di atas satu tahun itu bisa dinegosiasikan
dengan pengusaha, ada kenaikan dari 3,27 persen sampai 5 persen. Surat daii Apindo (Asosiasi
Pengusaha Indonesia) sudah masuk, juga mengatakan akan mengikuti upah bagi buruh-buruh
yang lewat satu tahun
negative - Roy Jinto (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar)
Kita akan lihat redaksionalnva, kemudiansanlcsi apabila tidak dilaksanakan, kemudian mengikat
secara hukum kepada seluruh pemsahaan
Ringkasan
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menekankan soal penerapan struktur dan skala upah
untuk pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari satu tahun. Hal itu merespons tuntutan para
buruh yang kembali meminta revisi keputusan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022.
19
