Page 21 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021

PEMPROV BAHAS BENTUK ATURAN SKALA UPAH

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menekankan soal penerapan struktur dan skala upah
untuk pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari satu tahun. Hal itu merespons tuntutan para
buruh yang kembali meminta revisi keputusan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Rachmat Taufik Garsadi
menjelaskan, soal struktur dan skala upah ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor 1 Tahun 2017. Kemudian diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 ten tang Pengupahan,yang merupakan aturan turunan dari Undang-
Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020.

“PP 36/2021 sudah semakin jelas diatur bahwa pekerja yang di atas satu tahun bisa
menggunakan struktur skala upah. Namun, selama ini kurang efektif pelaksanaan di lapangan
karena pengaturannya diserahkan ke perusahaan yang bekerja di situ,” kata dia kepada
Rejmblika, Rabu (29/12).
Taufik mengatakan, kesepakatan soal struktur skala upah ini diserahkan sepenuhnya kepada
pemsahaan dan pekerjanya. Setelah ada kesepakatan, disampaikan ke dinas terkait untuk
disalikan, dan baru dilampirkan dalam perjanjian kerja sama. Agar ketentuan tersebut lebih kuat
dan bisa berjalan, kata dia, mesti ada aturan turunannya lagi.
Menurut Taufik, bentuk aturan tuninan terkait struktur skala upah itu masih dibahas. Begitu juga
dengan serikat pekerja/buruh. Ia mengatakan, aturan turunannya bisa saja berbentuk surat
edaran (SE) atau keputusan gubernur (kepgub).

“Ini masih dibahas bentuknya karena kemarin baru ditawarkan ke serikat (pekerja/buruh),” ujar
dia.

Dengan adanya aturan turunan tersebut, Taufik menilai, pengawasan penerapan struktur skala
upah itu diharapkan lebih optimal karena ada dasar hukumnya.

“Walaupun ya struktur skala upah ini tetap kesepakatannya antara pekerja dan pemberi kerja,”
kata Taufik.

UMK 2022 untuk 27 kabupaten/kota di Jabar sudah ditetapkan lewat Kepgub Nomor;
56i/Kep.732-Kesra/2021, tertanggal 30 November 2021. Dalam salah satu diktumnya
disebutkan, UMK tersebut hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Pada diktum lainnya disebutkan, pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala
upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa
kerja lebih dari satu tahun.

Pada Selasa lalu, buruh dari berbagai daerah kembali mel akukan aksi unjuk rasa terkait
penetapan UMK 2022. Perwakilan serikat pekerja lantas bertemu dengan Gubernur Jabar Ridwan
Kamil. Gubernur kembali menegaskan, penetapan UMK tetap mengacu kebijakan dari
pemerintah pusat, yaitu PP 36, dan pemprov tidak bisa mengubahnya. Gubernur, kata dia, hanya
bertugas menetapkan upah hasil rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota, yang disebut
semuanya mengacu PP36. Jika tidak ada usulan perubahan, tidak akan dikoreksi.

“Jadi, tidak ada kewenangan mengoreksi kalau surat dari bupati/wali kota tidak mengalami
perubahan,” kata gubernur yang akrab disapa Emil itu.

Namun, Emil menjelaskan, ketentuan PP 36 terkait upah minimum itu hanya berlaku untuk
pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari satu tahun.

20