Page 15 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 15
Judul Gubernur Jabar Tak Mau Merevisi UMK 2022
Nama Media Pelita Baru
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg8
Jurnalis adi
Tanggal 2021-12-30 07:04:00
Ukuran 422x334mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 126.600.000
News Value Rp 633.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - M Ridwan Kamil (Gubernur Jabar) Nah, media kalau ngomongin upah ya harus paham
juga. Jakarta itu gak ada UMKnya. Dia tak ada ajuan dari bupati dan wali kotanya. Jadi seorang
Gubernur DKI bisa mengoreksi. Logika ini dipakai untuk menilai para gubernur yang berbeda
dengan DKI
negative - Kang Emil (gubernur jawa barat) Kalau usulan dari bawahnya tidak berubah ya tidak
ada perubahan. Jadi, Jabar tak berubah karena bupati wali kota tak ada yang mengusulkan revisi
sampai detik terakhir
negative - Kang Emil (gubernur jawa barat) Kalau bertanya seolah ada harapan gubernur
merevisi, artinya saya disuruh melanggar aturan karena kewenangan gubernur di luar DKL
Makanya, jangan dibandingkan, menurut saya gak mendidik, itu membuat saya bertahan
negative - Kang Emil (gubernur jawa barat) Tawaran Jabar, UMK-nya ngikut PP 36 untuk yang
5 persen pegawai baru. 95 persennya bisa naik antara 3-5 persen. Nah ini yang kami wacanakan.
Kenapa beda? ya begitulah politik, upah itu carutmarut sejak zaman kapan. Kita mah korban dari
proses yang awalnya gak jelas. Jadi tiap tahun kepala daerah dibenturbenturkan
negative - Kang Emil (gubernur jawa barat) Makanya saya bilang kalau daerah tidak boleh ada
diskresi lagi, sudah ketok palu saja oleh menteri. Jangan nyuruh bupati ngajuin, jangan nyuruh
gubernur stempel berikut gak boleh juga berwacana. Tiba-tiba (kabar revisi UMK) DKI masuk,
buruh menilai jika Pak Anies bisa semua gubernur bisa karena gak paham logikanya
positive - Ahmad Heryawan (Mantan Gubernur Jabar) Jakarta juga bisa merevisi. Artinya, hal
yang sama juga bisa dilakukan Provinsi Jawa Barat
Ringkasan
BESARAN upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Jawa Barat (Jabar) beberapa waktu lalu, tidak akan direvisi seperti halnya yang
dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Jabar M Ridwan
Kamil dalam keterangannya, Rabu (29/12/2021).
14
