Page 107 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 107
Judul UMK Tarakan 2022 ditetapkan Rp3.774.378,35
Nama Media antaranews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2571457/umk-tarakan-2022-
ditetapkan-rp377437835
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-07 23:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, Kalimantan Utara, menetapkan Upah Minimum Kota (UMK)
Tahun 2022 sebesar Rp3.774.378,35, naik 0,33 persen atau Rp12.482,35 dari UMK 2021.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) telah menetapkan UMK Tarakan
Tahun 2022 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.781/2021 tentang
UMK Tahun 2022.
UMK TARAKAN 2022 DITETAPKAN RP3.774.378,35
Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, Kalimantan Utara, menetapkan Upah Minimum Kota (UMK)
Tahun 2022 sebesar Rp3.774.378,35, naik 0,33 persen atau Rp12.482,35 dari UMK 2021.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) telah menetapkan UMK Tarakan
Tahun 2022 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.781/2021 tentang
UMK Tahun 2022.
“Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada 1 Januari 2022,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan
dan Perindustrian Kota Tarakan Budiono di Tarakan, Selasa.
Dia mengungkapkan bahwa SK Gubernur Kaltara itu akan diterima pada Jumat (24/12) malam
dan berlaku mulai 1 Januari 2022.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
Tarakan Hanto Bismoko menambahkan bahwa UMK ini wajib diterapkan oleh pelaku usaha
kategori menengah ke atas. Sedangkan pelaku usaha kategori mikro kecil, tidak diwajibkan
menerapkan UMK.
“Ini tidak diwajibkan untuk usaha yang mikro kecil, jadi menengah ke atas,” kata Hanto Bismoko.
Jumlah perusahaan kategori menengah hingga besar di Tarakan saat ini mencapai 320
perusahaan. Namun ia belum bisa memastikan apakah semuanya akan menerapkan UMK 2022.
Pihaknya akan menyosialisasikan terlebih dulu SK Gubernur Kaltara itu.
106
