Page 108 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 108
Hanya saja berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, menurut Hanto Bismoko,
perusahaan besar sudah menerapkan. Misalnya perusahaan "plywood" dan "cold storage".
Terkait pengawasan terhadap larangan, Hanto Bismoko membuka diri jika ingin berkoordinasi,
atau bisa juga langsung ke Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara.
Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Tarakan Hamid Amren mengimbau kepada buruh maupun
pengusaha agar dapat menerima dan melaksanakan keputusan tersebut.
“Baik oleh pekerja maupun oleh pelaku usaha untuk melaksanakan keputusan bapak gubernur
tersebut, tentu melalui aparat pemerintah baik tenaga kerja provinsi maupun dinas tenaga kerja
kabupaten kota akan melakukan pemantauan pelaksanaan upah buruh,” imbaunya.
Menurut Hamid Amren, perhitungan ini telah mempertimbangkan kesejahteraan buruh dan juga
kesinambungan usaha perusahaan. Karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Aturan ini dinilai Hamid Amren sebagai titik temu untuk membuat formula bagaimana
menghitung upah buruh dengan mempertimbangkan segala aspek.
Di sisi lain, Hamid Amren menilai UMK Tarakan masih lebih tinggi dibandingkan beberapa kota
lain. Karena itu, Hamid Amren mengajak semua pihak untuk menghormati keputusan Gubernur
Kaltara.
107
