Page 181 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 181
Sementara itu, perwakilan buruh yang berunjuk rasa, A Rivai mengatakan, para buruh menolak
penetapan UMP/UMK yang menggunakan PP 36. Mereka medesak pemerintah untuk merevisi
UMP/UMK sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi.
"Meminta Gubernur Sumut menggunakan hak progratif. Yaitu hak diskresi agar warga sumut ini
mendapat upah yang layak dan menjadikan rakyat sumut menjadi pekerja yang bermartabat,"
ungkapnya.
Dia juga menegaskan, pihaknya akan melakukan aksi yang besar, apabila kepentingan para
buruh tidak diakomodasi oleh pemerintah provinsi.
"Kami akan aksi lebih besar, kami akan turun lebih besar lagi," tuturnya.
Sekadar mengingatkan Pemprov Sumut telah memutuskan UMP pada tahun 2022. UMP di Sumut
ini naik 0,93 persen menjadi Rp 2.552.609.
180
