Page 188 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 188

Judul               SBMI Indramayu Minta Pemerintah Daerah Sidak LPK
                Nama Media          rri.co.id
                Newstrend           PMI Ilegal
                Halaman/URL         https://rri.co.id/cirebon/ciayumajakuning/kab-
                                    indramayu/1284746/sbmi-indramayu-minta-pemerintah-daerah-sidak-
                                    lpk
                Jurnalis            Ma'ruf
                Tanggal             2021-12-07 19:30:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen Binapenta, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative  -  Juwarih  (Ketua  SBMI  Cabang  Indramayu)  Diduga  banyak  LPK  yang  melakukan
              penyaluran secara unprosedural. Pemerintah harusnya rutin melakukan pengawasan terhadap
              LPK-LPK

              neutral  -  Juwarih  (Ketua  SBMI  Cabang  Indramayu)  Jangan  sampai  praktik  penyaluran
              unprosedural ini tidak ada tindakan dari pemerintah


              SBMI INDRAMAYU MINTA PEMERINTAH DAERAH SIDAK LPK

              Serikat  Buruh  Migran  Indonesia  (SBMI)  Cabang  Indramayu  meminta  pemerintah  daerah
              melakukan sidak ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

              "Diduga  banyak LPK yang  melakukan  penyaluran  secara  unprosedural.  Pemerintah  harusnya
              rutin melakukan pengawasan terhadap LPK-LPK," ujar Ketua SBMI Cabang Indramayu, Juwarih,
              Selasa (7/12/2021).

              Hal  ini  menyikapi  maraknya  pelaporan  Calon  Tenaga  asal  Kabupaten  Indramayu.  Mereka
              mengaku tertipu puluhan juta. kewenangan dari LPK hanya untuk melakukan pelatihan kerja dan
              bahasa.

              Hanya saja, praktiknya di lapangan, tidak sedikit LPK yang merekrut untuk penyaluran kerja ke
              luar negeri.

              Menurutnya  diluar  kewenangan  LPK  sehingga  diduga  kuat  adanya  penyaluran  secara
              unprosedural.
              "Jangan  sampai  praktik  penyaluran  unprosedural  ini  tidak  ada  tindakan  dari  pemerintah,"
              jelasnya.



                                                           187
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193