Page 194 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

GUBERNUR BANTEN TETAP KONSISTEN DENGAN KETETAPAN UMK TAHUN 2022

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) akan tetap konsisten dengan besaran Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) yang sudah ditetapkannya beberapa waktu yang lalu. Penetapan UMK
yang sudah disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 itu
sudah berdasarkan hasil pembahasan antara perwakilan buruh di dewan pengupahan dengan
pihak perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

“Posisi Pemprov Banten tentu hanya sebagai fasilitator saja, karena yang menentukan besaran
kenaikan itu mereka yang kemudian diperkuat dengan SK,” kata Gubernur WH usai membuka
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Banten, Pandeglang, Selasa, (07/12/ 2021).

Besaran kenaikan upah itu, lanjut WH, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36
tahun 2021. Dimana di dalam PP itu jelas disebutkan formulasi untuk besaran UMK dan UMP.

“Tentunya juga mempertimbangkan berbagai hal, seperti kondisi perekonomian daerah, inflasi
dan lain-lain,” ujarnya.

Menurut Gubernur WH, besaran UMK yang sudah ditetapkan merupakan angka minimal yang
harus menjadi acuan para pengusaha dalam menetapkan upah.

Biasanya, buruh yang menerima upah minimal adalah mereka yang baru bekerja 0 hingga 1
tahun. “Sementara, pekerja yang sudah lebih dari satu tahun bekerja, gajinya bisa lebih besar
dari itu,” tambahnya.

Masih terkait dengan penetapan UMK, Gubernur WH mengaku tidak memihak atau membela
kepentingan salah satu pihak, tetapi lebih karena pertimbangan komprehensif, seperti
bagaimana agar investasi tetap berjalan, menciptakan kondusivitas, masyarakat mendapatkan
pekerjaan, dan mendapatkan gaji atau penghasilan.

“Saya tidak mempunyai kepentingan apapun dengan pengusaha. Kepentingan saya cuma
bagaimana membuat iklim investasi di Banten ini terjaga dengan baik. Karena kalau sudah baik,
maka dampak positifnya tentu akan dirasakan oleh masyarakat juga,” jelasnya.

Terkait dengan rencana mogok kerja yang dilakukan oleh buruh, Gubernur WH mengatakan,
perlu mempertimbangkan banyak hal dan risikonya.

Ia mencontohkan, jika mogok kerja berlama-lama dan jika pengusaha memindahkan usahanya
ke daerah lain maka akan banyak pihak yang menerima risikonya dan angka pengangguran akan
kembali bertambah.

“Tentu mereka (buruh-red) juga yang akan menerima dampak negatifnya kalau para pengusaha
di Banten banyak yang melakukan eksodus ke daerah lain,” tuturnya.

Saat ini, lanjut WH, dirinya sedang terus berupaya mengatasi pengangguran. Salah satunya
dengan terus berupaya mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Banten. Hal itu
dilakukan dalam rangka mengentaskan pengangguran.

“Masih banyak masyarakat yang memerlukan pekerjaan,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Al Hamidi,
menyurati Pimpinan Perusahaan BUMN/BUMD, Para Ketua Serikat Pekerja, dan Ketua DPD
Apindo Provinsi Banten.

193