Page 259 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 259
BURUH MINTA GANJAR REVISI UMK 2022, ANCAM TUNTUT KE PTUN
Massa buruh kembali demo menuntut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merevisi
keputusan soal upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2022. Jika tidak, massa mengancam
akan membawa ke ranah hukum.
Massa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng itu tiba di depan kantor Gubernur
Jateng di Jalan Pahlawan, Semarang, sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung melakukan orasi.
Mereka juga membawa poster berisi tuntutan antara lain meminta kenaikan upah 10 persen.
Sekretaris KSPI Jateng Aulia Hakim mengatakan keputusan soal UMK Jateng 2022 sangat
mengecewakan. Perhitungan usulan kenaikan 10 persen yang dikemukakan sejak sebelum UMK
diputuskan itu sudah berdasarkan perhitungan kebutuhan tambahan untuk perlengkapan di
masa pandemi.
"Dengan usulan kami sampaikan kemarin, tambahan di masa pandemi, yang kami kalkulasi 10
persen ke atas," kata Aulia di lokasi demo, Selasa (7/12/2021).
Tuntutan lainnya yaitu melaksanakan putusan MK yang menyatakan UU Nomor 11/2020 Cipta
Kerja cacat formil dan melanggar UUD 1945. Massa juga meminta ada revisi keputusan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 561/39 tahun 2021 tentang UMK Jateng 2022.
"Bila Pak Gub tidak menggubris, analisa kami pasti Pak Gub patut diduga melawan hukum, akan
tempuh jalur pidana dan PTUN. Hukum tertinggi di negara, tertinggi adalah UU 45. Kalau UU 45
dilanggar apalagi hukum yang ada?" ujarnya.
Ia menjelaskan akan melakukan aksi secara berkesinambungan jika tuntutan tidak terpenuhi.
Aulia juga menjelaskan soal surat edaran Gubernur Jateng No. 561/0016770 tentang Struktur
dan Skala Upah di Perusahaan Tahun 2022 tidak mengatur sanksi.
"Pak Gub memang merangkaikan dengan SE soal struktur skala upah. Dari 23 ribu lebih
perusahaan manufaktur yang terdata di kami, hanya 200 yang melaksanakan. Artinya 12 persen
tidak ada. Struktur skala upah sudah diatur undang-undang sejak dulu, tidak ada sanksinya,
hanya administrasi," jelasnya.
Ia menjelaskan massa aksi pada 9 Desember 2021 akan lebih banyak. Aulia juga menambahkan
jika tuntutan tidak dipenuhi maka jika Ganjar maju Pilpres 2024 para buruh akan
mempertimbangkan pilihan mereka dan tidak langsung mendukung karena pemerintah tidak pro
buruh.
"Maka hari ini kita SPMI, memang elemen KSPI, hanya pemanasan. Tanggal 9 semua federasi
akan kembali. Kalau tidak lakukan revisi kami sebagian buruh merasa pemerintah tidak pro.
Ketika pemimpin tidak pro, maka, ketika Pak Gub misal ingin jadi pemimpin bangsa 2024 maka
kami akan pertimbangkan itu," jelasnya.
Hingga pukul 16.40 WIB, sebagian massa masih berada di depan kantor Gubernur Jawa Tengah
dengan mobil komando mereka. Arus lalu lintas tidak terganggu, hanya dilakukan rekayasa
dengan menutup satu ruas jalan sisi barat.
258
