Page 299 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 299
Judul SERIKAT PEKERJA TOLAK UMK
Nama Media kapefm.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kapefm.com/serikat-pekerja-tolak-umk/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-07 14:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Rudolf Wetik (Ketua DPC Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI))
Penetapan besaran UMK di Kota Balikpapan, dilakukan dengan mengikuti Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan. Maka undang-undang inilah yang kita tolak. Apalagi ada keputusan MK,
bahwa undang-undang cipta kerja perlu dilakukan revisi
neutral - Rudolf Wetik (Ketua DPC Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)) Dengan
adanya PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Itu memangkas hak-hal buruh. Dulu
kalau mau menentukan upah kita melakukan survei dulu ke pasar, toko dan terminal. Sehingga
kita tahu apa saja kebutuhan dan keperluan dari buruh dan pekerja
neutral - Rudolf Wetik (Ketua DPC Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)) Untuk
melakukan demo, pihaknya masih menunggu instruksi dari pimpinan pusat, walaupun arahannya
sudah ada untuk melakukan demo
Ringkasan
Sejumlah buruh dan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia
(KSBSI) Kota Balikpapan menolak besaran Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan Tahun 2022.
Besaran UMK 2022 yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 3.118.397,22, yang hanya mengalami
kenaikan sebesar Rp 49 ribu dinilai tidak sesuai dibandingkan standar hidup layak.
SERIKAT PEKERJA TOLAK UMK
KPFM BALIKPAPAN - Sejumlah buruh dan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat
Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kota Balikpapan menolak besaran Upah Minimum Kota (UMK)
Balikpapan Tahun 2022.
Besaran UMK 2022 yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 3.118.397,22, yang hanya mengalami
kenaikan sebesar Rp 49 ribu dinilai tidak sesuai dibandingkan standar hidup layak.
298
