Page 319 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 319
Judul Hasil rapat Dewan Pengupahan, UMK Nunukan 2022 diusulkan naik
Rp5.717
Nama Media antaranews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2570001/hasil-rapat-dewan-
pengupahan-umk-nunukan-2022-diusulkan-naik-rp5717
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-07 13:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dewan Pengupahan Kabupaten Nunukan, Kaltara, yang dihadiri serikat buruh, Apindo dan
Pemkab Nunukan sepakat upah minimum kabupaten (UMK) untuk 2022 naik sebesar Rp5.717
dari tahun sebelumnya. Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Nunukan Abdul Munir pada Selasa. "Kita sudah rapatkan melalui Dewan Pengupahan
(Nunukan) bahwa disepakati ada kenaikan UMK 2022 sebesar Rp5.717," ujar dia.
HASIL RAPAT DEWAN PENGUPAHAN, UMK NUNUKAN 2022 DIUSULKAN NAIK
RP5.717
Nunukan - Dewan Pengupahan Kabupaten Nunukan, Kaltara, yang dihadiri serikat buruh, Apindo
dan Pemkab Nunukan sepakat upah minimum kabupaten (UMK) untuk 2022 naik sebesar
Rp5.717 dari tahun sebelumnya.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan Abdul
Munir pada Selasa. "Kita sudah rapatkan melalui Dewan Pengupahan (Nunukan) bahwa
disepakati ada kenaikan UMK 2022 sebesar Rp5.717," ujar dia.
Kenaikan UMK 2022 ini sesuai dengan pertimbangan delapan indikator yang diatur pada
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, salah satunya berkaitan dengan inflasi dan
pertumbuhan ekonomi selama COVID-19.
Adanya kenaikan ini, maka total UMK Nunukan pada 2022 yang diusulkan kepada Pemprov
Kaltara sebesar Rp3.088.888 atau lebih besar dari UMP Kaltara sebesar Rp3.016.739.
Abdul Munir menyebutkan UMK Nunukan pada 2021 sebesar Rp3.083.171.
Ia menambahkan, kenaikan UMK pada 2022 ini telah sesuai dengan kondisi daerah. Namun,
salah satu serikat buruh di Kabupaten Nunukan menolak dengan alasan perlunya UMK ditetapkan
berdasarkan kondisi per wilayah.
318
