Page 362 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 362

Judul               UMK Lobar Hanya Naik 23 ribu
                Nama Media          Radar Mandalika
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg12
                Jurnalis            WIN
                Tanggal             2021-12-07 11:37:00
                Ukuran              599x117mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 53.910.000

                News Value          Rp 269.550.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Upah  Minimum  Kabupaten  (UMK) Lombok  Barat  (Lobar) tahun  hanya  meningkat  sedikit  dari
              2021. Dari hasil perhitungan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Lobar kenaikan hanya sekitar Rp
              23 ribu lebih. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, Disnaker Lobar, Imron Rosidin
              menerangkan awalnya UMK Lobar pada tahun ini berkisar Rp 2.184.425.



              UMK LOBAR HANYA NAIK 23 RIBU

              Upah  Minimum  Kabupaten  (UMK) Lombok  Barat  (Lobar) tahun  hanya  meningkat  sedikit  dari
              2021. Dari hasil perhitungan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Lobar kenaikan hanya sekitar Rp
              23 ribu lebih. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, Disnaker Lobar, Imron Rosidin
              menerangkan awalnya UMK Lobar pada tahun ini berkisar Rp 2.184.425.

              Namun  dari  hasil  perhitungan  yang  dilakukan  pihaknya  serta  mempertimbangkan  daya  beli,
              ketenagakerjaan maupun laju inflasi, sehingga diperoleh angka kenaikan menjadi Rp 2.208.308.
              “Jadi naiknya sekitar 1,9 persen atau Rp 23.883,”ungkapnya, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya,
              belum lama ini.

              Pihaknya mengakui kenaikan itu tidak besar. Karena persentase yang diperoleh dari berbagai
              perhitungan  mentok  di  angka  tersebut.  Hal  itu  pun  terjadi  hampir  diseluruh  provinsi  dan
              kabupaten/kota di Indonesia, tidak hanya di Lombok Barat saja.

              “Rekomendasi sudah kita sampaikan ke provinsi, tinggal kita menunggu SK dari provinsi tentang
              penetapan UMP,”bebernya. Apakah hasil perhitungan itu akan disetujui atau tidak oleh provinsi,
              pihaknya masih menunggu.

              Kondisi  ini,  diakuinya  juga  tidak  terlepas  dari  dampak  akibat  pandemi  Covid-19  yang
              berkepanjangan.  Hingga  menyebabkan  daya  beli  masyarakat  yang  juga  terus  menurun.
              “Perputaran uang pun menjadi terbatas,”sambungnya.






                                                           361
   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367