Page 363 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

Untuk menjembatani informasi mengenai kenaikan UMK tersebut bila nanti telah disetujui
provinsi, ia mengaku akan segera mensosialisasikannya. Sehingga informasi tersebut bisa
tersebar merata ke seluruh perusahaan dan juga karyawannya.

“Kita juga nanti akan bersurat ke perusahan-perusahaan, agar informasi ini bisa tersebar luas.
Jangan sampai informasinya hanya kita saja yang tahu,”ujarnya.

Terkait masih adanya perusahaan yang disinyalir belum menaati aturan pengupahan hingga
jaminan perlindungan kesehatan bagi karyawannya, Imron menjelaskan bahwa pemberian upah
berdasarkan UMK idealnya hanya diberikan kepada karyawan yang bekerja masih berjalan 0-1
tahun.

Sementara bagi pekerja yang sudah berjalan 13 bulan ke atas, akan diberikan pengupahan
dengan pola struktur skala upah. “Itu tergantung dari perjanjian antara serikat pekerja dengan
pekerjanya dan perusahaan. Mereka ada kesepakatan lain lagi, sehingga nanti upah yang
ditetapkan bersadarkan pola struktur segala upah. Nilainya bisa di atas UMK,”jelasnya. Terkait
jaminan kesehatan dan lainnya, pihaknya sudah beberapa kali berkoordinasi dengan BPJS
kesehatan dan ketenagakerjaan.

Di mana untuk jaminan kecelakaan dan keselamatan kerja, dimulai dari Agustus 2021 ini.
Diakuinya, rata-rata perusahaan sudah ditanggung oleh BPJS yang dibayarkan menggunakan
anggaran Pemda.

“Jadi semua honor dan kontrak yang ada di Lombok Barat, sudah terdaftarkan di BPJS,” ungkap
dia. Kendati diakui banyak perusahaan yang belum memberikan BPJS ketenagakerjaan. Karena
banyak perusahaan yang belum mampu untuk membayar itu bagi karyawannya.

Terlebih selama pandemi, banyak karyawan yang jam kerjanya harus bergantian, pengaturan
waktu kerja dan pengaturan masuk kerja (shift-shiftan). Sehingga banyak pekerja yang justru
merangkap pekerjaan agar pembayaran gajinya menjadi lebih efektif.
“Sehingga lambat laun, teman-teman pekerja ini kan banyak yang menarik uang BPJSnya untuk
membiayai kehidupannya,”bebernya. Dari 500 lebih perusahaan di Lobar, disebutnya sudah 50
persen perusahaan patuh terhadap regulasi pengupahan dan jaminan kesehatan maupun
ketenagakerjaan bagi pekerjanya.
“Kalau upah idealnya memang harus tetap dilaksanakan. Karena ketentuan undang-undang, tapi
kalau BPJS mungkin tidak semua bisa memberikan itu. Persentasenya paling sekitar 20 persen
yang menerapkan itu,”ungkapnya.

Sejauh ini, pemberian sanksi kepada perusahaan yang belum menaati ketentuan itu masih
bersifat sanksi administrasi. Meski selama ini belum ada perusahaan di Lombok Barat yang
diganjar sanksi tersebut.

(win)

Caption:

ILUSTRASI: Pekerja asal Lombok Barat. UMK Lobar tahun 2022 hanya naik Rp 23 ribu.

362