Page 369 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

Ringkasan

Kalangan buruh dan pengusaha kerap 'gontok-gontokan' dalam berbagai kepentingan. Mulai dari
perbedaan pandangan soal Omnibus Law hingga kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK). Namun, pada Senin (6/12/2021) sore, kedua
kubu bertemu di Jakarta. Pimpinan dua asosiasi buruh, yaitu Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal melakukan dialog dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia Arsjad Rasjid.

2 BOS BURUH & KETUM KADIN 'NGOPI-NGOPI', BAHAS POLEMIK UPAH?

Kalangan buruh dan pengusaha kerap 'gontok-gontokan' dalam berbagai kepentingan. Mulai dari
perbedaan pandangan soal Omnibus Law hingga kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Namun, pada Senin (6/12/2021) sore, kedua kubu bertemu di Jakarta. Pimpinan dua asosiasi
buruh, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena
Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melakukan dialog
dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat untuk membentuk kelompok kerja (pokja) untuk
mendiskusikan isu-isu kesejahteraan buruh lebih mendalam.

"Minggu depan kita akan bentuk tim asistensi yang nantinya akan membentuk pokja. Jadi, ini
bukan hanya mendiskusikan soal upah, tapi lebih luas lagi," ungkap Andi Gani.

Pokja itu akan membahas tentang kesempatan vokasi bagi pekerja, informasi lapangan kerja,
upgrading skill, dan lainnya.

"Misalnya, tadi Pak Arsjad (Ketua Umum Kadin) bilang banyak lapangan kerja di Hungaria, ada
vokasi yang dibutuhkan di sana. Jadi lebih luas lagi, membuka lapangan kerja di luar negara-
negara yang selama ini jadi target pekerja," ujarnya.

Harapannya pertemuan ini membuat hubungan pekerja dan pengusaha yang selama ini kerap
dikenal tidak akur justru menjadi harmonis. Diskusi itu juga bukan hanya soal upah tapi juga
masalah investasi, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan skill pekerja.

"Ini membuktikan, buruh tidak hanya mengandalkan aksi jalanan, tapi juga menjalin hubungan
serta dialog agar tercipta solusi," katanya.

Meski demikian, buruh tetap akan terus mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait
Omnibus Law di jalanan, yakni rencana aksi ribuan buruh pada Rabu (8/12/2021) di MK. Aksi itu
terkait putusan MK terhadap UU Cipta Kerja yang dinilai multitafsir. Hari ini pun buruh di Batam
dan Tangerang buruh bergerak secara besar-besaran.

"Kami akan meminta penjelasan amar 4 dan 7 penjelasannya seperti apa penjelasan secara
hukum. Bagi kami, ketika inskontitusional bersyarat, semuanya ditangguhkan. Seperti amar 7
putusan MK, artinya PP Nomor 36 soal pengupahan juga tidak boleh diberlakukan, kembali ke
peraturan lama," tuturnya.

Said Iqbal melihat pertemuan antara buruh dan pengusaha menjadi titik baru dialog sosial antara
keduanya. Apalagi banyak stigma bahwa baik buruh dan pengusaha tidak memiliki hubungan
akur.

368