Page 387 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 387
Judul Tidak Turun ke Jalan, Serikat Buruh di Riau Sampaikan Aspirasi
Kenaikan UMP/UMK Lewat Surat
Nama Media cakaplah.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cakaplah.com/berita/baca/78639/2021/12/07/tidak-turun-
ke-jalan-serikat-buruh-di-riau-sampaikan-aspirasi-kenaikan-umpumk-
lewat-surat/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-07 10:48:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Serikat buruh/pekerja di Provinsi Riau sepakat tidak akan turun ke jalan untuk menyampaikan
aspirasinya terkait tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), dan kabupaten/kota (UMK).
Serikat buruh di Riau menyampaikan aspirasinya melalui surat yang langsung disampaikan
kepada Gubernur Riau, Syamsuar untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
TIDAK TURUN KE JALAN, SERIKAT BURUH DI RIAU SAMPAIKAN ASPIRASI
KENAIKAN UMP/UMK LEWAT SURAT
PEKANBARU - Serikat buruh/pekerja di Provinsi Riau sepakat tidak akan turun ke jalan untuk
menyampaikan aspirasinya terkait tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), dan
kabupaten/kota (UMK).
Serikat buruh di Riau menyampaikan aspirasinya melalui surat yang langsung disampaikan
kepada Gubernur Riau, Syamsuar untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Mewakili serikat buruh di Riau, dua petinggi serikat buruh yakni Koordinator Konfederasi Serikat
Buruh Indonesia (KSBI) Riau, Juandy Hutauruk dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (K-SPSI), Nursal Tanjung bertemu dengan Gubri Syamsuar, Senin (6/12/2021) petang.
Dalam pertemuan Gubri didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Ptovinsi Riau, Jonli menerima aspirasi serikat buruh.
"Para buruh yang tergabung dalam KSBSI dan K-SPSI sepakat untuk tidak turun ke jalan
melakukan unjuk rasa atau demo dalam menyampaikan aspirasinya terkait kenaikan UMP dan
UMK. Mereka cukup menyampaikan aspirasi itu melalui Pak Gubernur untuk disampaikan ke
pemerintah pusat," kata Jonli didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Tenaga Kerja,
386
