Page 388 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 388
Imron Rosyadi dan Kabid Hubungan Industrial, Devi Rizaldi kepada CAKAPLAH.com, Selasa
(7/12/2021).
Jonli mengatakan, aspirasinya yang disampaikan serikat buruh ke gubernur, mereka meminta
pemerintah pusat dalam penetapan UMP/UMK 2022 harus mengacu kepada Peraturan
Pemerintan (PP) Nomor 78 Tahun 2015, bukan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, seperti
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saat ini.
"Mereka meminta agar pemerintah pusat mengubah penetapan UMP/UMK itu ke formula awal
yakni PP 78 Tahun 2015. Karena UMP/UMK ini akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Namun
karena ini aspirasi, Pak Gubernur tentu menampungnya sebagai perwakilan pemerintah pusat di
daerah," terangnya.
Setelah aspirasi ditampung, gubernur akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat
dalam minggu ini, yang akan diserahkan Kadisnakertrans Riau ke pusat.
"Atas sikap teman-teman serikat buruh yang menyampaikan aspirasi ini, Pak Gubernur Riau
menyampaikan rasa terima kasihn. Pak Gubernur menyambut baik itikad baik kaum buruh untuk
tidak turun ke jalan melakukan aksi demo. Saya harap serikat buruh lainnya juga bisa bersikap
sama," cakapnya.
387
