Page 395 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

Judul Pembayaran Gaji Karyawan Harus Pakai Struktur Skala Upah
Nama Media Haluan Riau
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg2
Jurnalis MCR
Tanggal 2021-12-07 10:21:00
Ukuran 103x100mmk
Warna Warna
AD Value Rp 12.360.000

News Value Rp 61.800.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Riau sudah ditetapkan oleh Gubernur Riau Syamsuar.
UMK tersebut sudah harus diberlakukan pada Januari 2022 mendatang. Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi isnakertrans) Riau JonTi mengatakan, penerapan UMK tersebut
sebenarnya diberlakukan bagi karyawan yang bekerja di bawah waktu satu tahun. Sementara
bagi karyawan yang sudah bekerja di atas satu tahun, perusahaan diminta untuk memberlakukan
sistem struktur skala upah.

PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN HARUS PAKAI STRUKTUR SKALA UPAH

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Riau sudah ditetapkan oleh Gubernur Riau Syamsuar.
UMK tersebut sudah harus diberlakukan pada Januari 2022 mendatang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi isnakertrans) Riau JonTi mengatakan, penerapan
UMK tersebut sebenarnya diberlakukan bagi karyawan yang bekerja di bawah waktu satu tahun.
Sementara bagi karyawan yang sudah bekerja di atas satu tahun, perusahaan diminta untuk
memberlakukan sistem struktur skala upah.

"Untuk pekerja diatas satu tahun, kami mendorong agar setiap perusahaan yang ada mengikuti
pembayaran gaji berdasarkan struktur skala upah," kata Jonli, Senin (6/12).
Dijelaskan Jonli, penghitungan struk. tur skala upah ter. sebut dapat dilakukan berdasarkan lama
bekerja karyawan tersebut. Jabatan serta pengalaman kerja karyawan bersangkutan.

"Jadi ada komponen tertentu yang bisa dilakukan penghitungan yang nantinya bisa menambah
gaji karyawan. Karena UMK ini adalah jaring pengaman terendah bagi Karyawan yang baru
bekerja di bawah satu tahun," ujarnya.

Namun demikian, meskipun karyawan tersebut barubekerja di bawah satu tahun, dan
perusahaan akan memberlakukan struktur skala upah. duga diperbolehkan, karena hal tersebut
bersangkutan dengan kesejahteraan karyawan.

394