Page 398 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

" Penetapan itu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, tentang
Pengupahan," ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Baharuddin Siagian, menjawab
wartawan, usai menerima perwakilan buruh di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran
Diponegoro Medan, Senin (6/12).

Penetapan itu, menurut Bahaaruddin, telah memertimbangkan banyak aspek, seperti tenaga
kerja, satuan keluarga, tingkat daya beli, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi.

"Jika rumus itu diikuti, maka kenaikannya itu hanya sedikit Tapi memang ada 8 kabupaten kota
yang tidak terdampak, artinya tidak naik dan tidak turun," tuturnya.

Begitupun, pihaknya telah menerima aspirasi dan tuntutan para buruh yang menggelar unjuk
rasa*

"Bagaimana UMK/UMP jugaharus dilakukan perhitungan ulang sesuai dengan PP No 78. Kenapa
ini? Karena saudara-saudara menafsirkan UU Omnibus Law sedang stagnan," kata Baharuddin.

Adapun yang menjadi tuntutan para buruh, yakni menolak penetapan UMP dan UMK2022,
meminta pemerintah menetapkan UMP/UMK sesuai dengan PP 78/2015, membatalkan UU
Omnibus Law dengan menerbitkan Perpu. Selain itu, para buruh juga meminta Presiden Joko
Widodo memecat Menaker Ida Pauziali Lalu meminta Presiden dan DPR RI menerbitkan UU
Perlindungan Buruh Perkebunan.

"Ini, ya namanya aspirasi, tentu akan disampaikankepada PakGubemur, Dan beliau yang akan
menyurati ke pemerintah pusat," jelas Baharuddin lagL Revisi

Dalam orasinya, kaum buruh masih kukuh menuntut Gubernur Sumut Edy Rahmayadi,
untukmere\isi UMP Sumut menjadi 7 persen. "Revisi UMP dan UMK2022sebesar 7 persen," tulis
isi tuntutan dalam spanduk mereka. Menurut mereka, kenaikan UMP dapat memengaruhi
pertumbuhan ekonomi

"Kamikemarinkanmilih bapak, tolonglah pak. Kalau upah dinaikkan, pertumbuhan ekonomi
semakin naik, karena vangpaling banyak belanja itu buruh," kata orator aksi.

Buruh menilai, harusnya pada2022 kenaikan UMP dapatlebih tinggi. Mereka menilai saatini
kenaikan upah buruh terhambat aturanyang dibuat pemerintah.

"Bahkan sekarang, kenaikan upah itu bukan karena Covid-19, tapi karena aturan," bebernya lagi.
Pantauan di lapangan, aksiburuh ini dijaga oleh petugas dari kepolisian dan Satpol PP. Buruh
maupun petugas yang berj aga, terlihat menggunakan masker. Sekira pukul 11.00 WIB, buruh
terlihatmemenuhi jalan di depan pagar Kantor Gubernur Sumut. Akibatnya, sebagian Jalan
Diponegoro Medan ditutup. Kendaraan yang melintas dialihkan ke Jalan RAKartini Medan.

Massa buruh ini datang membawa sejumlah bendera organisasi buruh. Ada
jugayangmembawaspandukberisi tuntutan, meminta UMP naik7 persen. Diketahui, Pemprov
Sumut telah memutuskan UMP2022naik 0,93 persen, atau menjadi Rp2.552.609. (pm/saz)

caption:

AKSI: Gabungan buruh di Sumut kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan UMP
2022 di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (6/12).

397