Page 401 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 401
Menurutnya, masih banyak pekerja yang mau digaji antara Rp 2,5 juta hingga Rp 4 juta per
bulan.
“Saya bilang ke pengusaha, ya kalian cari tenaga kerja baru, masih banyak yang nganggur, yang
butuh kerja, yang cukup gaji Rp 2,5 juta, Rp 4 juta juga masih banyak,” kata Wahidin usai
menghadiri acara penyerahan DIPA ke pemerintah kota/kabupaten, di Pendopo Lama Gubernur
Banten/Gedung Negara Pemerintah Provinsi Banten, Serang, Senin 6 Desember 2021.
Ia pun tidak mau ambil pusing aksi mogok kerja nasional yang dilakukan serikat buruh. Baginya
aksi tersebut hanyalah bentuk luapan emosi dan kekecewaan atas kenaikan upah yang tidak
sesuai dengan keinginan buruh.
“Biar aja dia mogok, dia mengekspresikan ketidakpuasan. Tenaga vaksin dari pagi sampai malam
Rp 2,5 juta gajinya,” katanya.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Emelia Yanti
Siahaan menilai pernyataan Wahidin merendahkan kaum pekerja.
“Dalam pandangan kami, pernyataan yang disampaikan Wahidin Halim itu melukai dan
merendahkan martabat kaum buruh,” ujar Emilia.
Emilia mengingatkan buruh merupakan bagian penting dari sebuah perusahaan. Karena buruh,
kegiatan produksi perusahaan tetap bisa berjalan dan ekonomi bergerak.
Ia juga menilai pernyataan Wahidin mencerminkan sosok pejabat yang tak mau mendengarkan
aspirasi rakyatnya.
Senada, kecaman sama juga disampaikan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah
Sumirat. Dengan nada keras, ia menyebut pernyataan Wahidin itu semakin menunjukkan mental
arogan orang nomor satu di Banten itu.
“Pernyataan gubernur tersebut menunjukkan sikap yang arogan sebagai penguasa daerah dan
giliran mau ada pilkada dia ngemis suara buruh,” katanya.
Sebelumnya, buruh melakukan aksi demonstrasi di depan kantor gubernur setelah Wahidin
meneken Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 tentang Upah
Minimum Kabupaten dan Kota di Banten pada 2022.
Walau demonstrasi dilakukan hingga malam hari, tidak membuat satupun perwakilan pemerintah
menemui massa buruh yang kecewa dengan keputusan tersebut.
Wahidin menyatakan tidak akan merubah keputusan upah minimum, sekalipun didemo oleh para
buruh. Ia berdalih besaran upah minimum yang ditetapkan sudah sesuai dengan kajian dan
penetapannya diikuti oleh perwakilan buruh.
Dalam Surat Keputusan tersebut Wahidin menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
dengan besaran antara Rp 2,7 juta hingga Rp 4,3 juta. Bahkan 3 di antara 8 wilayah di Banten
tidak alami kenaikan upah yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten
Tangerang.
Berikut besaran upah yang ditetapkan oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim : 1) Kabupaten
Pandeglang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 2.800.292.64.
2) Kabupaten Lebak naik 0,81 persen menjadi Rp 2.773.590.40 dari Rp 2.751.313.81.
3) Kabupaten Serang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.215.180.86.
400
