Page 103 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2021
P. 103
"Banyak orang yang diperlakukan tidak manusiawi. Oleh sebab itu mari kita benahi," jelas
Mahfud seraya menegaskan perintah Presiden untuk memberantas sindikat kejahatan
perdagangan orang sampai tuntas.
Ketua BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, dalam memberantas mafia penempatan ilegal
pekerja migran, dibutuhkan kerjasama semua pihak termasuk kementerian dan lembaga.
Oleh sebab itu, BP2MI meminta arahan Menko Polhukam terkait dengan kejahatan perdagangan
orang yang sampai hari ini masih terus terjadi.
Menurut Benny, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun
2021, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO). Dalam perubahan
tersebut, Menko Polhukam terlibat sebagai ketua II GT TPPO.
"Keterlibatan peran kementerian dan lembaga menjadi kewenangan dari Menko Polhukam,
sehingga tadi kami mohon arahan dan petunjuk dan Alhamdulillah direspon dengan baik," papar
Benny.
Ia berharap, sinergi yang akan dilakukan Menko Polhukam menghasilkan kerja bersama serta
menghadirkan negara bagi pekerja migran Indonesia.
"Kita menyebutnya mereka adalah pahlawan devisa, mereka penyumbang devisa terbesar kedua
kepada negara ini, kita ingin membuktikan juga bahwa perintah presiden untuk melindungi PMI
dari ujung rambut hingga ujung kaki benar-benar bisa diwujudnyatakan," pungkasnya.
102
