Page 111 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2021
P. 111
TEMUI MENKO POLHUKAM, KEPALA BP2MI BAHAS MARAKNYA KEJAHATAN
PERDAGANGAN MANUSIA
Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Menko
Polhukam Mahfud MD di kantornya, Rabu (22/9). Kedatangan Benny untuk menyikapi masih
maraknya kejahatan perdagangan manusia.
Dalam memberantas mafia penempatan ilegal pekerja migran, menurut Benny, dibutuhkan kerja
sama semua pihak termasuk kementerian dan lembaga. Maka, BP2MI meminta arahan Menko
Polhukam terkait dengan kejahatan perdagangan orang yang hingga hari ini masih terus terjadi.
Menurut Benny, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun
2021, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO). Dalam perubahan
tersebut, Menko Polhukam terlibat sebagai ketua II GT TPPO.
"Keterlibatan peran kementerian dan lembaga menjadi kewenangan dari Menko Polhukam,
sehingga tadi kami mohon arahan dan petunjuk dan Alhamdulillah direspon dengan baik," papar
Benny, Rabu (22/9).
Dia berharap, sinergi yang akan dilakukan Menko Polhukam menghasilkan kerja bersama serta
menghadirkan negara bagi pekerja migran Indonesia. Menurutnya, pekerja migran adalah
pahlawan devisa.
"Mereka penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara ini, kita ingin membuktikan juga
bahwa perintah presiden untuk melindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki benar-benar
bisa diwujudnyatakan," pungkasnya.
Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan akan segera menindaklanjuti khususnya
beberapa hal yang terkait dengan kewenangan koordinasi Kementerian Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan. Menurutnya, sejauh ini negara sudah responsif menyikapi berbagai masalah
termasuk persoalan kejahatan perdagangan manusia.
"Negara ini sudah responsif betul, setiap ada masalah kita selalu merespon dengan aturan.
Membangun hukum itu ada tiga, yaitu satu aturannya, kedua strukturnya/aparatnya dan ketiga
budayanya. Kalau ketiganya ini tidak sama ya macet. Seringkali dalam merespon banyak hal,
kita selesai di pembuatan aturan, rusak di strukturnya. Tapi mari kita benahi bersama," ujar
Mahfud.
Dia melanjutkan, pemberantasan pengiriman migran ilegal di Indonesia menjadi tanggung jawab
semua pihak. Ia berharap, semua stakeholder bisa bergandeng tangan bersama-sama
membenahi persoalan tersebut.
"Banyak orang yang diperlakukan tidak manusiawi. Oleh sebab itu mari kita benahi,"
pungkasnya.
[ray].
110
