Page 136 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2021
P. 136
"Perubahan pengaturan bidang pengupahan harus menjawab tantangan dinamika globalisasi
dan transformasi teknologi serta informasi yang berdampak pada perubahan tatanan sosial dan
ekonomi termasuk pola hubungan kerja, " ujar Menaker Ida menurut keterangan resmi
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta pada Rabu.
Selain itu, Ida mengatakan ketika memimpin sidang pleno sosialisasi persiapan penetapan Upah
Minimum (UM) tahun 2022 pada hari ini (22/9) bahwa latar belakang penetapan upah pada
prinsipnya untuk mewujudkan sistem pengupahan berkeadilan dalam konteks untuk mencapai
kesejahteraan pekerja sambil tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi
perekonomian nasional.
Sosialisasi itu sendiri dimaksudkan agar setiap anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit
Nasional (Tripnas) dapat terinformasi mengenai perubahan formula penetapan UM sesuai
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.
"Jadi sebenarnya ada tiga sisi itu harus terjawab dalam sistem pengupahan nasional. Tak hanya
berpikir kesejahteraan pekerja atau buruh, tapi juga berpikir atau memperhatikan kemampuan
perusahaan dan kondisi perekonomian nasional, " kata Ida, yang juga menjabat sebagai Ketua
LKS Tripnas.
Setiap tahun akan dilakukan penetapan UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
pengupahan sebagai amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, sistem
pengupahan yang dibangun mulai dari UU Nomor 11 Tahun 2020 hingga PP Nomor 36 Tahun
2021 dilakukan di saat kondisi bangsa mengalami pandemi COVID-19.
"Di saat ingin membangun sistem pengupahan yang berkeadilan, tapi dalam situasi menghadapi
pandemi COVID-19. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena dampak pandemi ini luar biasa di
sektor ketenagakerjaan," demikian Ida.
135
