Page 149 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2021
P. 149
Judul Pemerintah Tetapkan Libur Nasional 2022, Tanggal Cuti Bersama
Menyusul
Nama Media jawapos.com
Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2022
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/22/09/2021/pemerintah-tetapkan-
libur-nasional-2022-tanggal-cuti-bersama-menyusul/
Jurnalis Editor : Dimas Ryandi
Tanggal 2021-09-22 17:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Dwi Wahyu Atmaji (Sekretaris KemenPAN) Ya mungkin saja (ada revisi). Makanya cuti
bersama idul fitri belum ditetapkan sekarang
positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Semoga tahun depan pandemi Covid-19 sudah bisa diatasi dengan baik
sehingga penetapan cuti bersama betul-betul bisa direalisasikan di tahun 2022
positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Penetapan libur nasional dan cuti bersama juga berdasarkan hasil evaluasi
selama dua tahun terakhir sejak pandemi Covid-19
Ringkasan
Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2022.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni
Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi. Adapun, tahun 2022 mendatang telah ditetapkan untuk libur nasional
berjumlah 16 hari. Sementara itu untuk cuti bersama 2022 masih belum ditetapkan dan akan
diumumkan kemudian hari sambil melihat perkembangan pandemi Covid-19.
PEMERINTAH TETAPKAN LIBUR NASIONAL 2022, TANGGAL CUTI BERSAMA
MENYUSUL
JawaPos.com – Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan hari libur nasional dan cuti
bersama tahun 2022. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB)
Tiga Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
148
