Page 144 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2021

UPAH MINIMUM 2022 MULAI DIBAHAS, MENAKER MASIH PERTIMBANGKAN
SITUASI PANDEMI COVID-19
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama dengan Dewan
Pengupahan Nasional (Depenas) dan LKS Tripnas tengah membahas persiapan upah minimum
untuk tahun 2022.

Sosialisasi persiapan penetapan upah minimum ini dimaksudkan agar setiap anggota LKS Tripnas
dapat terinformasi mengenai perubahan formula penetapan upah minimum sesuai Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

Ida menjelaskan, perubahan pengaturan bidang pengupahan harus menjawab tantangan
dinamika globalisasi dan transformasi teknologi serta informasi yang berdampak pada perubahan
tatanan sosial dan ekonomi termasuk pola hubungan kerja.

Terlebih lagi di masa pandemi Covid-19, menurut dia, tak mudah untuk menetapkan upah
minimum mengingat segala sektor terdampak.

"Di saat ingin membangun sistem pengupahan yang berkeadilan, tapi dalam situasi menghadapi
pandemi Covid-19. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena dampak pandemi ini luar biasa di
sektor ketenagakerjaan," kata Ida melalui siaran persnya, Rabu (22/9/2021).

Adapun latar belakang penetapan upah pada prinsipnya untuk mewujudkan sistem pengupahan
yang berkeadilan dalam konteks untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh, tetapi tetap
memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email "Jadi sebenarnya ada tiga sisi itu harus terjawab dalam sistem pengupahan
nasional. Tak hanya berpikir kesejahteraan pekerja atau buruh, tapi juga berpikir atau
memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional," ujar Ida.

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan
kemungkinan adanya perubahan upah minimum tahun depan.

Biasanya, penetapan upah minimum ini kata dia, akan diumumkan tiap awal November.

"Masih belum bisa kita pastikan (perubahan upah minimum bakal naik atau tetap), hilalnya belum
muncul. Kalau hilal mulai keliahatan akan saya infokan di awal November," ujar Anwar.

Seperti diketahui, tiap tahun akan dilakukan penetapan upah minimum berdasarkan PP Nomor
36 Tahun 2021 tentang pengupahan sebagai amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.

Sidang pleno LKS Tripnas secara hybrid melalui daring dan luring dihadiri oleh 45 orang peserta.
Secara luring, hadir 25 orang, terdiri dari 9 orang unsur pemerintah, dan 7 dari serikat
pekerja/buruh dan pengusaha 9.

143