Page 160 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2021
P. 160
Judul Penetapan Libur-Cuti Tahun 2022 Mempertimbangkan Perkembangan
Covid-19
Nama Media rri.co.id
Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2022
Halaman/URL https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1198096/penetapan-libur-cuti-
tahun-2022-mempertimbangkan-perkembangan-covid-19
Jurnalis Fitratun Komariah
Tanggal 2021-09-22 16:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Untuk cuti bersama tahun 2022 akan ditetapkan kemudian dengan
mempertimbangkan perkembangan Covid-19. Penetapan libur nasional dan cuti bersama tetap
memperhatikan perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia. Penetapan ini juga dilihat dari
sisi aspek pariwisata, rukun iman dan lain-lain
positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Untuk aturan pelaksanaan di sektor swasta akan diatur oleh Kementerian
Ketenagakerjaan sedangkan penetapan untuk ASN akan ditetapkan oleh Menpan RB dengan
menyiapkan peraturan cuti bersama untuk aparatur sipil negara
Ringkasan
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, menggelar rapat terbatas bersama tiga menteri.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dan Menteri Agama Yaqut
Cholil Qoumas.
PENETAPAN LIBUR-CUTI TAHUN 2022 MEMPERTIMBANGKAN PERKEMBANGAN
COVID-19
Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, menggelar rapat terbatas bersama tiga menteri.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dan Menteri Agama Yaqut
Cholil Qoumas.
159