Page 191 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2021
P. 191
Hal itu tertuang dalam paparan Menteri Ketenagakerjaan saat Rapat Kerja dengan Komite III
DPD RI tentang Kebijakan dan program perlindungan pekerja migran Indonesia pada masa
adaptasi kebiasaan baru.
"Terkait perluasan penempatan pekerja migran di masa pandemi, Kemnaker terus melakukan
beberapa pembicaraan dengan negara-negara tujuan," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (22/9/2021).
"Kami juga terus berupaya dalam mempercepat vaksinasi kepada CPMI dan PMI," imbuhnya.
Ida mengatakan Kemnaker dan kementerian serta lembaga lain selalu memantau dan
menganalisa dibukanya kembali kesempatan bekerja bagi pekerja migran Indonesia.
"Kami meningkatkan intensitas pembahasan draft MoU dengan negara-negara potensial untuk
penempatan dengan berbagai skema G to G maupun P to P. Kemudian kami juga terus
memberdayakan dan menguatkan atase tenaga kerja di negara penempatan," ujarnya.
Adapun enam agenda untuk memperluas pasar kerja luar negeri tersebut ialah pertama dengan
pengembangan sistem market intelligence di negara-negara sasaran PMI. Caranya yaitu dengan
pemetaan dan analisis pasar kerja global terkini.
Lalu pengembangan sistem manajemen PMI berbasis digital dan terintegrasi dengan SiapKerja,
KIK dan SiskoTKL serta pengembangan standar kompetensi PMI berbasis kebutuhan pasar kerja
global.
Kedua, Kemnaker akan memperluas negara penempatan PMI sektor formal, termasuk
implementasi SSW. Kemnaker berencana membuat MoU dengan negara-negara potensial untuk
penempatan formal dengan berbagai skema.
Ketiga, pengembangan sistem manajemen PMI berbasis daring yang terintegrasi dengan
Sisnaker/SIAPKerja. Keempat, peningkatan kompetensi calon PMI dengan cara mengembangkan
sistem pelatihan offline maupun online terkait peningkatan skill.
Kelima, pembenahan standar kompetensi PMI dan proses pelaksanaannya. Caranya yaitu dengan
pengembangan sistem pelatihan online dan offline, menambah standar kompetensi kerja
berdasarkan kebutuhan global, dan memperkuat BLK dan LPKS untuk peningkatan kompetensi
PMI.
Keenam, penguatan perlindungan hak-hak PMI dengan otoritas setempat atau negara tujuan
PMI.
190
