Page 21 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2021
P. 21
Judul Standar Upah Mengacu Kondisi Ekonomi
Nama Media Fajar
Newstrend Sosialisasi Persiapan Penetapan Upah Minimum
Halaman/URL Pg15
Jurnalis abg
Tanggal 2021-09-23 06:39:00
Ukuran 125x52mmk
Warna Warna
AD Value Rp 10.625.000
News Value Rp 31.875.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
PEMERINTAH, buruh, dan pengusaha melakukan pembahasan tentang upah minimum (UM)
tahun 2022. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) sekaligus Ketua Lembaga Kerja Sama (LKS)
Tripartit Nasional (Tripnas) Ida Fauziyah mengatakan, pembahasan penetapan UM tahun2022ini
bertujuan untuk memberikan Fondasi yang kokoh dalam reformasi pengupahan.
STANDAR UPAH MENGACU KONDISI EKONOMI
PEMERINTAH, buruh, dan pengusaha melakukan pembahasan tentang upah minimum (UM)
tahun 2022. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) sekaligus Ketua Lembaga Kerja Sama (LKS)
Tripartit Nasional (Tripnas) Ida Fauziyah mengatakan, pembahasan penetapan UM tahun2022ini
bertujuan untuk memberikan Fondasi yang kokoh dalam reformasi pengupahan.
Perubahan pengaturan bidangpengupahan, kata dia, harus menjawab tantangan dinamika
globalisasi dan transformasi teknologi. Juga, informasi yang berdampak pada perubahan tatanan
sosial dan ekonomi.
"Termasuk pola hubungan kerja," katanya usai memimpin sidang pleno sosialiasi persiapan
penetapan UM UM tahun 2022 oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) kepada Anggota
LKS Tripnas, Rabu, 22 September.
Ditegaskannya, latar belakang penetapan upah pada prinsipnya mewujudkan sistem
pengupahan yang berkeadilan untuk mencapai kesejahteraan pekerja atau buruh.
Akan tetapi, di sisi lain harus tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi
perekonomian nasional. "Sebenarnya tiga sisi itu harus terjawab dalam sistem pengupahan
nasional” tegasnya.
Asal tahu saja, setiap tahun ada penetapan UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
pengupahan sebagai amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Hanya saja, sistem pengupahan yang dibangun mulai dari UU Nomor 11 Tahun 2020 hingga PP
Nomor 36 Tahun 2021, di saat kondisi bangsa mengalami pandemi Covid-19. (gw/fin/abg)
20
