Page 41 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2021

SISTEM BARU UPAH BERLAKU

Pemerintah dan Dewan Pengupahan Nasional bersiap menetapkan upah minimum 2022 sesuai
ketentuan pengupahan terbaru di Undang-Undang Cipta Kerja. Pengawasan ketenagakerjaan
perlu diperkuat untuk memastikan pengupahan yang berlaku di tiap perusahaan mengikuti
ketentuan struktur dan skala upah yang layak.

Regulasi yang akan jadi acuan dalam penyusunan upah minimum 2022 adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan dari Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sistem baru penentuan upah minimum ini sempat
dikritik keras oleh kalangan pekerja karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan
menahan kenaikan upah minimum tahunan pekerja (Kompas, 3/3/2021).

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz Wuhadji, Rabu (22/9/2021),
mengatakan, berhubung UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya telah ditetapkan, penetapan
upah minimum tahun 2022 pun akan resmi mengikuti formula pengupahan yang baru.
Saat ini, Dewan Pengupahan di daerah-daerah mulai membuat simulasi besaran upah minimum
2022 berdasarkan PP 36/2021, sembari menunggu rilis indikator ekonomi makro terbaru dari
Badan Pusat Statistik sebagai variabel penentu besaran upah minimum.

Beberapa data terbaru yang diperlukan adalah angka inflasi September 2021 dan tingkat
pertumbuhan ekonomi triwulan III-2021. Variabel lain, seperti rata-rata konsumsi per kapita,
rata-rata jumlah anggota rumah tangga (ART), dan rata-rata jumlah ART yang bekerja di setiap
rumah tangga, akan diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2021.

Usulan dari Depenas akan diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan pada 15 Oktober 2021.
"Sekarang (formula) penghitungan upah minimum sudah sangat berbeda dari tahun
sebelumnya. Beberapa wilayah mulai membuat ancang-ancang, bisa ada yang naik, bisa juga
ada yang turun," kata Adi, perwakilan unsur pengusaha di Depenas.
Sebagai gambaran, jika sebelumnya besaran upah minimum didapat dari angka pertumbuhan
ekonomi ditambah inflasi, ke depan penentuan upah minimum hanya mengacu ke salah satu
indikator yang nilainya paling tinggi.

Nilai upah minimum sendiri didapat dengan membandingkan salah satu angka inflasi atau
pertumbuhan ekonomi dengan rentang nilai, antara batas atas (tertinggi) upah minimum dan
batas bawah (terendah) upah minimum.

Batas atas upah minimum dihitung dengan mengacu pada nilai rata-rata konsumsi per kapita,
rata-rata jumlah ART, dan rata-rata jumlah ART yang bekerja di setiap rumah tangga. Sementara
batas bawah upah minimum adalah 50 persen dari batas atas. Sebelumnya, variabel batas atas
dan batas bawah ini tidak berlaku dalam penghitungan upah minimum pekerja.

UU Cipta Kerja juga sudah tidak mempertimbangkan analisis kebutuhan riil buruh lewat
komponen kebutuhan hidup layak, melainkan indikator makroekonomi, seperti paritas daya beli,
tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

Perkuat pengawasan

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar meminta pemerintah
bersikap adil. Penerapan upah minimum harus dikawal oleh sistem pengawasan ketenagakerjaan
yang kuat Saat ini, menurut dia, masih banyak pekerja yang bekerja di atas satu tahun, dibayar
dengan standar upah minimum. Padahal, Pasal 24 PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

40