Page 54 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2021
P. 54
Menurut Ida, upah minimum tahun 2022 ini dimaksudkan agar setiap anggota LKS Tripnas dapat
terinformasi mengenai perubahan formula penetapan UM sesuai Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021. Persiapan penetapan UM Tahun 2022 ini diarahkan untuk memberikan
pondasi yang kokoh sebagai momentum untuk perbaikan perubahan dan reformasi pengupahan.
“Perubahan pengaturan bidang pengupahan harus menjawab tantangan dinamika globalisasi
dan transformasi teknologi serta informasi yang berdampak pada perubahan tatanan sosial dan
ekonomi termasuk pola hubungan kerja,” ujar Ida dalam keterangannya, Rabu (22/9).
Ida menegaskan, latar belakang penetapan upah pada prinsipnya untuk mewujudkan sistem
pengupahan yang berkeadilan dalam konteks untuk mencapai kesejahteraan pekerja atau buruh,
namun tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.
“Jadi sebenarnya ada tiga sisi itu harus terjawab dalam sistem pengupahan nasional. Tak hanya
berpikir kesejahteraan pekerja atau buruh, tapi juga berpikir atau memperhatikan kemampuan
perusahaan dan kondisi perekonomian nasional,” katanya.
Seperti diketahui setiap tahun akan dilakukan penetapan UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun
2021 tentang pengupahan sebagai amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Namun sistem pengupahan yang dibangun mulai dari UU Nomor 11 Tahun 2020 hingga PP
Nomor 36 Tahun 2021, di saat kondisi bangsa mengalami pandemi COVID-19.
“Di saat ingin membangun sistem pengupahan yang berkeadilan, tapi dalam situasi menghadapi
pandemi Covid-19. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena dampak pandemi ini luar biasa di
sektor ketenagakerjaan,” pungkasnya.
53
