Page 57 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2021
P. 57
Judul Pemerintah menetapkan hari libur nasional 2022 berjumlah 16 hari
Nama Media jogja.antaranews.com
Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2022
Halaman/URL https://jogja.antaranews.com/berita/508173/pemerintah-menetapkan-
hari-libur-nasional-2022-berjumlah-16-hari
Jurnalis Andi Firdaus
Tanggal 2021-09-22 23:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Tahun 2022 telah ditetapkan untuk libur nasional berjumlah 16 hari
positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Penetapan libur nasional dan cuti bersama juga berdasarkan hasil evaluasi
selama dua tahun terakhir sejak pandemi COVID-19
positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Semoga tahun depan pandemi COVID-19 sudah bisa diatasi dengan baik
sehingga penetapan cuti bersama betul-betul bisa direalisasikan pada tahun 2022
Ringkasan
Pemerintah menetapkan hari libur nasional tahun 2022 sebanyak 16 hari sementara cuti bersama
akan ditetapkan kemudian sambil melihat perkembangan pandemi COVID-19, kata pejabat
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Hal
itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti
Bersama Tahun 2022 yang dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, dihadiri oleh Menteri
Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Menteri PAN RB Tjahjo
Kumolo, pada Rabu siang.
PEMERINTAH MENETAPKAN HARI LIBUR NASIONAL 2022 BERJUMLAH 16 HARI
Jakarta - Pemerintah menetapkan hari libur nasional tahun 2022 sebanyak 16 hari sementara
cuti bersama akan ditetapkan kemudian sambil melihat perkembangan pandemi COVID-19, kata
pejabat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko
PMK).
56
