Page 60 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2021
P. 60
MENAKER PIMPIN SOSIALISASI PERSIAPAN PENETAPAN UPAH MINIMUM OLEH
DEPENAS
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) sekaligus Ketua Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit
Nasional (Tripnas) Ida Fauziyah memimpin sidang pleno sosialiasi persiapan penetapan Upah
Minimum (UM) tahun 2022 oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) kepada Anggota LKS
Tripnas pada Rabu (22/9/2021).
Menurut Ida Fauziyah, sosialisasi persiapan penetapan UM tahun 2022 ini dimaksudkan agar
setiap anggota LKS Tripnas dapat terinformasi mengenai perubahan formula penetapan UM
sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Persiapan penetapan UM Tahun 2022
ini diarahkan untuk memberikan pondasi yang kokoh sebagai momentum untuk perbaikan
perubahan dan reformasi pengupahan.
"Perubahan pengaturan bidang pengupahan harus menjawab tantangan dinamika globalisasi
dan transformasi teknologi serta informasi yang berdampak pada perubahan tatanan sosial dan
ekonomi termasuk pola hubungan kerja," ujar Ida Fauziyah.
Ida Fauziyah menegaskan latar belakang penetapan upah pada prinsipnya untuk mewujudkan
sistem pengupahan yang berkeadilan dalam konteks untuk mencapai kesejahteraan
pekerja/buruh, namun tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian
nasional.
"Jadi sebenarnya ada tiga sisi itu harus terjawab dalam sistem pengupahan nasional. Tak hanya
berpikir kesejahteraan pekerja atau buruh, tapi juga berpikir atau memperhatikan kemampuan
perusahaan dan kondisi perekonomian nasional," katanya.
Seperti diketahui setiap tahun akan dilakukan penetapan UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun
2021 tentang pengupahan sebagai amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Namun sistem pengupahan yang dibangun mulai dari UU Nomor 11 Tahun 2020 hingga PP
Nomor 36 Tahun 2021, di saat kondisi bangsa mengalami pandemi COVID-19.
"Di saat ingin membangun sistem pengupahan yang berkeadilan, tapi dalam situasi menghadapi
pandemi COVID-19. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena dampak pandemi ini luar biasa di
sektor ketenagakerjaan," katanya.
Sidang pleno LKS Tripnas secara hybrid melalui daring dan luring dihadiri oleh 45 orang peserta.
Secara luring hadir 25 orang, terdiri dari 9 orang unsur pemerintah, dan 7 dr serikat
pekerja/buruh dan pengusaha 9.
59
