Page 69 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2021
P. 69
Judul Kemnaker Dorong PPK Atasi Ketidakpaduan Ketenagakerjaan
Nama Media tempo.co
Newstrend Pusat Pasar Kerja
Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1509298/kemnaker-dorong-ppk-atasi-
ketidakpaduan-ketenagakerjaan
Jurnalis Tempo.co
Tanggal 2021-09-22 22:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong Pusat Pasar Kerja (PPK) agar
menjadi tempat bertemunya kebutuhan dunia kerja dengan ketersediaan sumber daya manusia.
“Pasalnya, dalam dunia ketenagakerjaan sering terjadi mismacth atau ketidakpaduan antara
supply dan demand tenaga kerja,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan,
Anwar Sanusi, pada acara Temu Teknis Virtual bertajuk 'Pemanfaatan Sistem Informasi
Ketenagakerjaan untuk Penyampaian Informasi Pasar Kerja' di Surabaya, Rabu, 22 September
2021.
KEMNAKER DORONG PPK ATASI KETIDAKPADUAN KETENAGAKERJAAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong Pusat Pasar Kerja (PPK) agar
menjadi tempat bertemunya kebutuhan dunia kerja dengan ketersediaan sumber daya manusia.
“Pasalnya, dalam dunia ketenagakerjaan sering terjadi mismacth atau ketidakpaduan antara
supply dan demand tenaga kerja,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan,
Anwar Sanusi, pada acara Temu Teknis Virtual bertajuk 'Pemanfaatan Sistem Informasi
Ketenagakerjaan untuk Penyampaian Informasi Pasar Kerja' di Surabaya, Rabu, 22 September
2021.
Anwar mengemukakan, mismatch terbagi menjadi vertical mismatch dan horizontal mismatch.
Vertikal mismatch terjadi ketika seseorang bekerja, tetapi tidak sesuai dengan level
pendidikannya. Misalnya, seseorang sarjana mengerjakan pekerjaan yang dapat dikerjakan
lulusan SMA.
Adapun horizontal mismatch, sambungnya, yakni ketidak cocokan antara latar belakang
pendidikan dan pekerjaan. Misalnya, seorang lulusan sarjana teknik mesin bekerja sebagai
manajer bidang keuangan.
68
