Page 73 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2021

2022. Sosialisasi dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) kepada Anggota LKS
Tripnas pada Rabu, 22 September 2021.
Menurut Ida, sosialisasi ini dimaksudkan agar setiap anggota LKS Tripnas dapat terinformasi
mengenai perubahan formula penetapan UM sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021. Persiapan penetapan UM Tahun 2022 diarahkan untuk memberikan pondasi yang kokoh
sebagai momentum perbaikan perubahan dan reformasi pengupahan.

"Perubahan pengaturan bidang pengupahan harus menjawab tantangan dinamika globalisasi
dan transformasi teknologi, serta informasi yang berdampak pada perubahan tatanan sosial dan
ekonomi termasuk pola hubungan kerja," ujar Ida.

Ida menegaskan bahwa latar belakang penetapan upah pada prinsipnya untuk mewujudkan
sistem pengupahan yang berkeadilan dalam konteks untuk mencapai kesejahteraan pekerja.
Namun tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.

"Jadi sebenarnya ada tiga sisi itu harus terjawab dalam sistem pengupahan nasional. Tak hanya
berpikir kesejahteraan pekerja atau buruh, tapi juga berpikir atau memperhatikan kemampuan
perusahaan dan kondisi perekonomian nasional," katanya.

Seperti diketahui, setiap tahun akan dilakukan penetapan UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan sebagai amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Namun sistem pengupahan yang dibangun mulai dari UU Nomor 11 Tahun 2020 hingga PP
Nomor 36 Tahun 2021, di saat kondisi ekonomi mengalami dampak pandemi Covid-19.

"Di saat ingin membangun sistem pengupahan yang berkeadilan, tapi dalam situasi menghadapi
pandemi Covid-19. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena dampak pandemi ini luar biasa di
sektor ketenagakerjaan," kata Ida.

Sidang pleno LKS Tripnas dilakukan secara hybrid dengan dihadiri oleh 45 orang. Secara luring
hadir 25 orang, terdiri dari 9 orang unsur pemerintah, dan tujuh orang dari serikat pekerja dan
sembilan orang mewakili pengusaha. (*)

72