Page 77 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2021

MAHFUD MD BILANG NEGARA SUDAH RESPONSIF TANGANI PERDAGANGAN
MANUSIA
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
mengklaim, negara responsif dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia.

Mahfud MD saat menerima kedatangan Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) Benny Rhamdani dan rombongan di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat,
Jakarta Pusat.

"Negara ini sudah responsif, setiap ada masalah kita selalu merespons dengan aturan.
Membangun hukum itu ada tiga, yaitu satu aturannya, kedua strukturnya, aparatnya dan ketiga
budayanya," kata Mahfud, Rabu (22/9/2021).

"Kalau ketiganya ini tidak sama ya macet. Seringkali dalam merespons banyak hal, kita selesai
di pembuatan aturan, rusak di strukturnya. Tapi mari kita benahi bersama," tambah Mahfud MD.

Pemberantasan pengiriman migran ilegal di Indonesia, lanjut Mahfud, menjadi tanggung jawab
semua pihak. Mahfud berharap semua stakeholder bisa bersama-sama membenahi persoalan
tersebut.

"Banyak orang yang diperlakukan tidak manusiawi. Oleh sebab itu mari kita benahi," jelas
Mahfud seraya menegaskan perintah Presiden untuk memberantas sindikat kejahatan
perdagangan orang sampai tuntas.
Ketua BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, dalam memberantas mafia penempatan ilegal
pekerja migran, dibutuhkan kerja sama semua pihak termasuk kementerian dan lembaga.

Oleh sebab itu, BP2MI meminta arahan Menko Polhukam terkait dengan kejahatan perdagangan
orang yang sampai hari ini masih terus terjadi.

Menurut Benny, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun
2021, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO). Dalam perubahan
tersebut, Menko Polhukam terlibat sebagai ketua II GT TPPO.

"Keterlibatan peran kementerian dan lembaga menjadi kewenangan dari Menko Polhukam,
sehingga tadi kami mohon arahan dan petunjuk dan Alhamdulillah direspons dengan baik," papar
Benny.

Ia berharap, sinergi yang akan dilakukan Menko Polhukam menghasilkan kerja bersama serta
menghadirkan negara bagi pekerja migran Indonesia.

"Kita menyebutnya mereka adalah pahlawan devisa, mereka penyumbang devisa terbesar kedua
kepada negara ini, kita ingin membuktikan juga bahwa perintah presiden untuk melindungi PMI
dari ujung rambut hingga ujung kaki benar-benar bisa diwujudkan," pungkasnya.
(maf).

76