Page 79 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2021
P. 79

MENAKER MULAI SOSIALISASI PERSIAPAN PENETAPAN UPAH BURUH 2022

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mulai mensosialisasikan persiapan penetapan
              Upah  Minimum  (UM)  tahun  2022  bersama  Dewan  Pengupahan  Nasional  (Depenas)  kepada
              Anggota LKS Tripnas.

              Menurut  Ida  sosialisasi  persiapan  penetapan  UM  tahun  2022  ini  dimaksudkan  agar  setiap
              anggota  LKS  Tripnas  dapat  terinformasi  mengenai  perubahan  formula  penetapan  UM  sesuai
              Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Persiapan penetapan UM Tahun 2022 ini
              diarahkan  untuk  memberikan  pondasi  yang  kokoh  sebagai  momentum  untuk  perbaikan
              perubahan dan reformasi pengupahan.

              "Perubahan  pengaturan bidang pengupahan  harus  menjawab  tantangan  dinamika  globalisasi
              dan transformasi teknologi serta informasi yang berdampak pada perubahan tatanan sosial dan
              ekonomi termasuk pola hubungan kerja, " ujar Ida dalam keterangan resmi, Rabu (22/9).

              Ida  menegaskan  latar  belakang  penetapan  upah  pada  prinsipnya  untuk  mewujudkan  sistem
              pengupahan  yang  berkeadilan  dalam  konteks  untuk  mencapai  kesejahteraan  pekerja/buruh,
              namun tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.

              "Jadi sebenarnya ada tiga sisi itu harus terjawab dalam sistem pengupahan nasional. Tak hanya
              berpikir kesejahteraan pekerja atau buruh, tapi juga berpikir atau memperhatikan kemampuan
              perusahaan dan kondisi perekonomian nasional," katanya.

              Seperti diketahui setiap tahun akan dilakukan penetapan UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun
              2021  tentang  pengupahan  sebagai  amanat  UU  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.
              Namun  sistem  pengupahan  yang  dibangun  mulai  dari  UU  Nomor  11  Tahun  2020  hingga  PP
              Nomor 36 Tahun 2021, di saat kondisi bangsa mengalami pandemi covid-19.

              "Di saat ingin membangun sistem pengupahan yang berkeadilan, tapi dalam situasi menghadapi
              pandemi covid-19. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena dampak pandemi ini luar biasa di
              sektor ketenagakerjaan, " katanya.

              Sidang pleno LKS Tripnas secara hybrid melalui daring dan luring dihadiri oleh 45 orang peserta.
              Secara  luring  hadir  25  orang,  terdiri  dari  9  orang  unsur  pemerintah,  9  orang  serikat
              pekerja/buruh dan 9 orang dari pengusaha.




























                                                           78
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84