Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 213
Undang-Undang (UU) tentang Ketenagakerjaan dengan mendahului TKA untuk
bekerja dibanding orang Indonesia. Said menyebut hal ini tidak tepat dilakukan saat
jutaan orang Indonesia terancam kehilangan pekerjaan.
"Kedua, alasan Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja tidak ada tenaga kerja skills workers serta tidak ada orang
Indonesia yang bersedia bekerja di perusahaan tersebut justru semakin
menegaskan adanya pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan," sebut Said.
"Alasan yang disampaikan Kemenaker itu seperti membuka borok sendiri bahwa
Kemenaker dan kementerian terkait tidak menjalankan perintah UU 13 Tahun 2003.
Lebih parah lagi, hal ini dilakukan di tengah pandemi Corona yang menyebabkan
jutaan orang Indonesia terancam kehilangan pekerjaan," sambungnya.
Said menyebut kedatangan 500 TKA China dapat mencederai keadilan buruh
Indonesia. Terlebih, kata Said, pekerjaan yang akan diberikan kepada para TKA
akan melukai perasaan buruh yang sedang dirundung pemutusan hubungan kerja
(PHK).
"Ketiga, kedatangan 500 TKA China tersebut melukai dan mencederai rasa keadilan
buruh Indonesia. Darurat PHK (pemutusan hubungan kerja) terjadi di depan mata,
tetapi justru pekerjaan yang ada akan diserahkan ke asing,"ujarnya.
Said meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil langkah tegas
terkait hal ini. Said menyebut pihaknya akan terus melakukan strategi guna
mencegah darurat PHK buruh Indonesia di situasi pandemi Corona.
"Tentu KSPI bersama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk
fokus melawan pencegahan penyebaran COVID-19, mendorong adanya
perencanaan strategi untuk pencegahan darurat PHK, termasuk mendukung
kebijakan stimulus untuk menangani COVID-19 dan Kartu Pra Kerja yang tepat
sasaran," pungkasnya.
Diketahui, TKA asal China berjumlah 500 orang direncanakan akan datang ke
Indonesia untuk bekerja di perusahaan pemurnian nikel PT VDNI Morosi, Kabupaten
Konawe. Perusahaan itu diketahui sudah mendapat izin dari pemerintah pusat pada
22 April lalu.
Meski sudah adanya izin dari pemerintah pusat, kedatangan TKA China itu ditolak
oleh berbagai pihak. Salah satunya dari DPRD Sulawesi Tenggara, ramai-ramai para
pimpinan DPRD tidak sepakat dengan kedatangan TKA China di tengah pandemi
Corona.
(zak/zak) virus corona corona covid-19 tka china kspi pandemi.
Page 212 of 695.
