Page 316 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020

Title ANGGOTA DPR MINTA JANGAN ADA YANG MEMPERBERAT BEBAN BURUH
Media Name republika.co.id
Pub. Date 02 Mei 2020
https://republika.co.id/berita/q9oe4a368/anggota-dpr-minta-jangan-ada- yang-
Page/URL
memperberat-beban-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengimbau agar
pemerintah dan parlemen tidak memaksa melanjutkan pembahasan Omnibus Law
Cipta Tenaga Kerja (Ciptaker). Menurutnya, hal tersebut berpotensi menambah
berat beban buruh saat ini di tengah pandemi. "Tetapi yang terjadi, para buruh
justru dihadapkan pada ancaman PHK, THR tidak terbayar, pengurangan gaji dan
sederet kabar buruk lainnya," kata Kurniasih Mufidayati dalam keterangan di
Jakarta, Jumat (1/5).

Menurut Mufida, seharusnya buruh diberi berbagai bantuan yang meringankan
dalam situasi sulit akibat pandemi global Covid-19 saat ini. Merujuk program kartu
pra kerja, dia mengatakan, diperkirakan ada 5,6 juta pekerja yang terdampak. Dia
mengungkapkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah merilis data bahwa ada
3.921 perusahaan dengan 1.057.952 pekerja yang terdampak. Mufida
menambahkan, para buruh tahun ini mengalami berderet kesulitan mulai dari PHK
sampai kekurangan biaya untuk bertahan hidup.

"Jadi, tetap ngotot membahas RUU Omnibus Law jelas bukan tindakan bijak,"
katanya.

Dia mengatakan, ada prioritas lain yang harus dilakukan pemerintah dan DPR
selama masa pandemi dibanding mencari kesempatan untuk meloloskan RUU
Ciptaker. Dia meminta semua pihak untuk saling menguatkan pada masa kesulitan
ekonomi saat ini termasuk para pekerja Disaat yang bersamaan, dia mengapresiasi
langkah Presiden Joko Widodo yang menghentikan klaster ketenagakerjaan dalam
RUU tersebut. Namun, sambung dia, lebih dari itu pembahasan harus Omnibus Law
harus mendengar semua aspirasi mengingat pembahasannya yang harus
komprehensif.

"Jika Pak Jokowi tulus mendengarkan suara teman-teman buruh, bukan hanya
klaster ketenagakerjaan yang dihentikan pembahasannya, tapi semua," katanya.
Seperti diketahui, DPR telah membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas RUU
Ciptaker. Pembahasan dilakukan menyusul diterimanya surat presiden (surpres)
terkait salah satu klaster Omnibus Law pada pertengahan Februari 2020. Namun,
DPR dan Pemerintah saat ini sepakat untuk menunda pembahasan RUU. Penundaan
dilakukan mengingat pandemik wabah virus Covid-19 alias corona jenis baru yang
terus menyebar di nusantara.

Page 315 of 695.