Page 476 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 476
Tuntutan lain yang dilayangkan pekerja / buruh adalah agar pemerintah
mengeluarkan Klaster Ketenagakerjaan dari Omnibus Law Rancangan Undang-
Undang ( RUU ) Cipta Langan Kerja. Buruh juga menuntut agar seluruh pekerja /
buruh segera diliburkan terkait pandemi Covid -19.
"Kami juga sangat kecewa dengan kebijakan Menteri Perindustrian, yang telah
memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan yang bukan industri kebutuhan
pokok, non esensial, untuk tetap beroperasi pada saat pelaksanaan Pembatasan
Sosial Berskala Besar ( PSBB )," tuturnya.
Dengan kebijakan tersebut, menurut dia, banyak perusahaan berlomba-lomba untuk
mengurus izin agar bisa beroperasi saat PSBB . Akibatnya, banyak pekerja / buruh
yang tetap harus bekerja di tengah penyebaran Covid -19, saat PSBB diberlakukan.
"Pekerja/ buruh bertaruh nyawa. Pada akhirnya, di Jakarta ada pekerja / buruh
yang positif dan meninggal dunia. Di Kabupaten Bandung Barat dan Sumedang juga
ada pekerja / buruh positif Covid -19," ujar Roy.
Kebijakan tersebut juga dinilai tidak efektif dalam menunjang upaya pemerintah
dalam memutus rantai penyebaran Covid -19. Bahkan, menurut dia, menunjukan
sikap pemerintah yang setengah-setengah dalam menghadapi wabah tersebut.
Tidak ke jalan Berbeda dengan perayaan May Day tahun-tahun sebelumnya, tahun
ini pekerja / buruh tidak turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa guna
menyampaikan aspirasi. Menurut Roy, kali ini aspirasi disampaikan pekerja / buruh
dengan memasang spanduk/poster di perusahaan masing-masing, di
kabupaten/kota, maupun melalui media sosial.
"Pada May Day kali ini kami juga melakukan kegiatan bhakti sosial," tututnya.
Beberapa kegiatan yang digelar diantaranya adalah membagikan masker dan
handsanitizer kepada pekerja / buruh serta masyarakat umum. Selain itu juga
melakukan penyemprotan disinfektan serta menyerahan bantuan alat pelindung diri
( APD ) untuk rumah sakit rujukan pasien Covid -19.
Adapun tuntutan PP FSP TSK SPSI / DPD KSPSI Jabar pada May Day secara lengkap
adalah:1. Keluarkan Klaster Ketenagakerjaan dari Omnibus Law RUU Cipta
Lapangan Kerja, 2. Hentikan PHK di Tengah Pandemi Covid -19, 3. Menolak
Penundaan dan Pencicilan Pembayaran THR 2020, 4. Bayar Upah 100% Bagi
Pekerja/Buruh yang Dirumahkan, 5. Segera Liburkan Seluruh Pekerja/Buruh di
Tengah Penyebaran Covid -19. ***.
Page 475 of 695.
