Page 505 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 505

Title          2,8 JUTA BURUH KENA PHK, MARDANI: PEMERINTAH HARUS PEKA, KARTU PRA KERJA
                              DITUNDALAH
               Media Name     fajar.co.id
               Pub. Date      01 Mei 2020
               Page/URL       https://fajar.co.id/2020/05/01/28-juta-buruh-kena-phk-mardani-pemerint ah-harus-peka-
                              kartu-pra-kerja-ditundalah/
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative













               JAKARTA- Peringatan hari buruh tahun ini terbilang cukup memprihatinkan. Di
               tengah pandemi Corona, jutaan pekerja dihantui ancaman Pemutusan Hubungan
               Kerja (PHK).

               Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera meminta pemerintah untuk fokus pada kondisi
               ekonomi buruh saat ini. Terlebih sektor tenaga kerja menjadi yang paling
               berdampak.

               "Bismillah, Selamat Hari Buruh. Kita jadikan #HariBuruh kali ini sebagai refleksi
               bahwa kondisi pekerja/buruh kita sedang kacau. Sudah 2,8 jt buruh ter-PHK
               maupun dirumahkan akibat Covid-19 (Data Kemnaker). Jumlah ini bisa bertambah
               sampai pandemi ini usai," kata Mardani melalui akun twitternya, Jumat (1/5/2020).

               Politisi PKS ini menyebutkan buruh yang dirumahkan juga dibayangi pemotongan
               gaji hingga tidak diupah karena perusahaan tak sanggup membiayai. "Pemerintah
               mesti peka dan cepat bertindak untuk kepentingan buruh," pintanya.

               Dirinya berharap program Jaring Pengaman Sosial (JPS) harus menjadi prioritas dan
               bantuan langsung mendesak dibutuhkan buruh saat ini.

               "Program seperti kartu prakerja sebaiknya ditunda dulu. Ubah manfaat dari program
               ini & sesuaikan dengan kondisi masyarakat yang tengah berjuang melawan Covid-
               19. Fokus pada JPS. Hapus & audit program pelatihan yg tdk perlu," lanjut dosen
               Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta ini.

               Bahkan Mardani mengungkapkan hak buruh dapat terabaikan jika dana tersebut
               dialokasikan untuk pelatihan. "Jika ada potensi penyimpangan, KPK harus berani
               usut tuntas. Krn saat ini kecepatan dalam pencairan dana amat penting ketimbang
               pelatihan," tutupnya.

               (msn/fajar).






                                                      Page 504 of 695.
   500   501   502   503   504   505   506   507   508   509   510