Page 500 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 500
"Direksi BPJS Ketenagakerjaan kami minta untuk membuka akses kepada DJSN dan
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan
dalam rangka monev (monitoring dan evaluasi) kinerja Direksi BPJS
Ketenagakerjaan," urai politikus Partai Golkar itu.( ) Selain itu, kata dia, Komisi IX
DPR juga mendesak Dewan Pengawas BPJS TK untuk meminta Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit dengan tujuan tertentu tentang
Investasi BPJS TK.
"Kami pun meminta BPJS TK untuk menyampaikan hasil cleansing data terhadap
dana JHT dan JP yang masih di kelola BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 6 Mei
2020," tuturnya.
(dam).
Page 499 of 695.
