Page 512 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 512
Title PEMERINTAH DIMINTA PASTIKAN BURUH TERDAMPAK COVID-19 PEROLEH BANSOS
Media Name koran-jakarta.com
Pub. Date 01 Mei 2020
http://www.koran-jakarta.com/pemerintah-diminta-pastikan-buruh-terdamp ak-covid-19-
Page/URL
peroleh-bansos/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memastikan para buruh
yang terdampak pandemi Covid-19 mendapatkan bantuan sosial (Bansos).
Di tengah suasana pandemi Covid-19, semua pihak hendaknya bergotong royong
menangani wabah ini, termasuk dampak-dampak sosial ekonominya.
"Saya berharap para pemilik usaha dan para pekerjanya dapat bermusyawarah
untuk menyelamatkan nasib perusahaan dan karyawannya sambil menunggu situasi
perekonomian normal kembali," kata Puan dalam keterangan tertulisnya pada
peringatan Hari Buruh, di Jakarta, Jumat (1/5).
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan pemerintah harus memberikan informasi
bagaimana langkah-langkah selanjutnya setelah perusahaan-perusahaan diwajibkan
menghentikan aktivitas normalnya akibat Kebijakan Sosial Berskala Besar (PSBB) di
Jabodetabek dan daerah lain.
Menurut Puan seperti dikutip dari Antara, informasi pemerintah tentang tahapan-
tahapan menuju aktivitas normal orang bekerja dan berusaha sangat penting untuk
menyusun langkah-langkah bagi kepastian berusaha yang terkait dengan nasib para
buruh.
DPR selalu memperhatikan nasib para buruh agar bisa bekerja dengan tenang,
terjamin hak-haknya serta mendapat upah yang layak.
Puan mengatakan saat ini DPR sedang membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja
yang sangat terkait dengan nasib para buruh dan RUU tersebut merupakan inisiatif
pemerintah.
Namun, sosialisasi dan penyerapan aspirasi terkait pasal-pasal ketenagakerjaan
yang ada di dalam RUU Ciptaker belum optimal, apalagi di tengah situasi semua
pihak sedang fokus pada penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 saat ini.
"Karena itu Badan Legislasi (Baleg) DPR atas permintaan Pimpinan DPR telah
menghentikan pembahasan kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Dengan
Page 511 of 695.
