Page 514 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020

Title PUAN: PEMERINTAH PASTIKAN BURUH TERDAMPAK COVID-19 MENDAPAT BANSOS
Media Name jogja.antaranews.com
Pub. Date 01 Mei 2020
https://jogja.antaranews.com/berita/422835/puan-pemerintah-pastikan-bu ruh-
Page/URL
terdampak-covid-19-mendapat-bansos
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memastikan para buruh
yang terdampak pandemi Covid-19 mendapatkan bantuan sosial (Bansos). Di
tengah suasana pandemi Covid-19, semua pihak hendaknya bergotong royong
menangani wabah ini, termasuk dampak-dampak sosial ekonominya.

"Saya berharap para pemilik usaha dan para pekerjanya dapat bermusyawarah
untuk menyelamatkan nasib perusahaan dan karyawannya sambil menunggu situasi
perekonomian normal kembali," kata Puan dalam keterangan tertulisnya pada
peringatan Hari Buruh, di Jakarta, Jumat (1/5).

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan pemerintah harus memberikan informasi
bagaimana langkah-langkah selanjutnya setelah perusahaan-perusahaan diwajibkan
menghentikan aktivitas normalnya akibat Kebijakan Sosial Berskala Besar (PSBB) di
Jabodetabek dan daerah lain.

Menurut Puan seperti dikutip dari Antara, informasi pemerintah tentang tahapan-
tahapan menuju aktivitas normal orang bekerja dan berusaha sangat penting untuk
menyusun langkah-langkah bagi kepastian berusaha yang terkait dengan nasib para
buruh. DPR selalu memperhatikan nasib para buruh agar bisa bekerja dengan
tenang, terjamin hak-haknya serta mendapat upah yang layak.

Puan mengatakan saat ini DPR sedang membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja
yang sangat terkait dengan nasib para buruh dan RUU tersebut merupakan inisiatif
pemerintah.

Namun, sosialisasi dan penyerapan aspirasi terkait pasal-pasal ketenagakerjaan
yang ada di dalam RUU Ciptaker belum optimal, apalagi di tengah situasi semua
pihak sedang fokus pada penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 saat ini.

"Karena itu Badan Legislasi (Baleg) DPR atas permintaan Pimpinan DPR telah
menghentikan pembahasan kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Dengan
begitu DPR secara optimal menerima aspirasi dan masukan dari para buruh melalui
serikat pekerja dan organisasi-organisasi buruh lain," kata Puan.

Page 513 of 695.