Page 570 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020

relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang rencananya diberikan dalam
bentuk pengurangan besaran iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan
penundaan pembayaran sebagian iuran jaminan pensiun.

Kelima terkait tunjangan hari raya keagamaan. Kemenaker mendorong pelaksanaan
pembayaran THR 2020 ini oleh perusahaan kepada pekerja buruhnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. "Memberikan alternatif solusi cara pembayaran
bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR 2020 secara tepat waktu
melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh," ujar Ida.

Ida mengatakan, pihaknya juga membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan
penegakan hukum pembayaran THR Keagamaan tahun 2020 baik di pusat maupun
di daerah.

Keenam, perlindungan dan bantuan pekerja migran Indonesia (PMI). Kemenaker
telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk melakukan kesehatan bagi PMI yang datang
atau kembali ke Indonesia.

Ida menyebutkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja guna
mengoptimalkan peran petugas untuk pencegahan dan penangan wabah covid-19,
khususnya dalam mengantisipasi banyaknya PMI yang kembali dari luar negeri.

Ketujuh, Kemenaker juga berkoordinasi melalui atase ketenagakerjaan di negara
penempatan, terkait himbauan agar PMI yang masih berlangsung kontrak kerjanya
untuk tidak pulang sementara waktu atau tidak mengambil cuti sementara waktu.
Sekaligus melakukan pendataan bagi PMI yang akan pulang ke tanah air karena
berakhirnya kontrak kerja.

"Kemenaker juga telah melakukan pelarangan dan penghentian tenaga kerja asing
(TKA) dari RRT (Republik Rakyat Tiongkok) serta pelarangan sementara bagi orang
asing masuk ke Indonesia," ucap dia.

Kedelapan, Kemenaker melakukan pembinaan dan penguatan dialog sosial. Ida
mendorong dialog sosial baik yang dilakukan secara bipartite antara pengusaha
dengan pekerja, pemerintah dengan pekerja, pemerintah dengan pengusaha,
maupun dialog tripartite yang dilakukan secara informal atau melalui lembaga
kerjasama tripartite.

Ia menyebutkan, dialog tersebut untuk membahas berbagai permasalahan,
antisipasi dan penanganan dampak covid-19 terhadap kelangsungan usaha dan
kelangsungan pekerja."Kami juga melakukan koordinasi yang intens dengan
pemerintah daerah guna mencegah dan mengatasi terjadinya perselisihan
hubungan industrial maupun PHK," ujar Ida.

Page 569 of 695.