Page 639 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 639
pelatihan sebesar Rp 3,55 juta ketika diumumkan lolos sebagai peserta kartu
prakerja. Namun, peserta hanya bisa menggunakan dana sebesar Rp 1 juta terlebih
dahulu untuk mengikuti pelatihan.
"Ada celah hukum di kartu prakerja ini, termasuk dugaan unsur tindak pidana
korupsi. Hanya saja saat ini ada Perpu yang 'luar biasa' itu yang membuat tidak bisa
diperiksa secara hukum. Karena itu sebagai praktisi hukum, saya tidak pernah
setuju ada aturan apalagi UU yang memberikan kekebalan atau impunitas, rawan
abuse of power," katanya.
Menurtnya, dalam rezim hukum manapun doktrin impunitas sudah lama
ditinggalkan. "Power tends to corrupt absolut power tends to corrupt absolutely,"
katanya.
Perppu tersebut, kata dia, menegasikan beberapa aturan main yang digariskan
secara tegas oleh Konstitusi antara lain peran DPR dalam hal legislasi dan
pengawasan, kemudian juga menghilangkan peran BPK sebagai satu-satunya
lembaga yang diamanatkan oleh UUD sebagai lembaga yang dapat menentukam
ada atau tidaknya kerugian negara.
"Kemudian menghilangkan kewenangan lembaga peradilan sebagai lembaga yang
secara konstitusi adalah yang dapat menentukan ada atau tidaknya perbuatan atau
tindak pidana. Sekali lagi Perpu ini harus dibatalkan atau siap-siap Rp 5,6 Triliun
uang negara yang didapat dari hutang yang harus rakyat bayar bisa lenyap,"
katanya.
Dia juga menyarankan, sebaiknya proyek kartu prakerja melibatkan Kementerianan
Tenaga Kerja, karena memiliki data valid, paling tidak untuk data tenagakerja
korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, Kemenaker juga memiliki
Dinas-Dinas di Kabupaten Kota, sehingga harusnya tidak perlu sebuah content
provider yang tidak jelas pengalaman dan legitimasinya, kemudian ditunjuk sebagai
pihak yang bermain di tengah.
Belum lagi, lanjutnya, content provider tersebut sama sekali tidak memiliki
kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi atau ijazah dan sebagianya.
"Saya tidak masalah jika ada perusahaan (content provider) yang memperoleh
untung dalam kegiatan bisnisnya, yang jadi masalah untung besar itu didapat dari
uang negara dalam kondisi yang sangat susah. Ini yang tidak bisa ditolerir,"
tegasnya.
Page 638 of 695.
